Sabtu, 31 Oktober 2015

Paw Halloween 2015

Paw Halloween
2015

Waktu : 
Sabtu, 31 Oktober 2015

Tempat : 
Taman Menteng Jakarta Pusat
Pukul: 14.00-20.00 WIB
Contact person: 087794294347 - Citra 

Menyangkut peraturan gubernur mengenai isu rabies, dan daging anjing yang marak terdengar beberapa minggu lalu, kami Garda Satwa Indonesia membuat satu acara amal dan edukasi untuk masyarakat mengenai kesejahteraan satwa domestik yang diramaikan oleh public figure yang ikut berada pada jalan setapak visi misi kami dengan tema Halloween. 

Press Release Paw Halloween

Kami Garda Satwa Indonesia, sebuah yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan satwa, khususnya satwa domestik (anjing dan kucing). Penting bagi kami bergerak dalam bidang ini, mengingat satwa domestik memiliki ikatan kuat dalam hidup manusia, (salah satunya menjadi teman hidup) sehingga ketika satwa domestik terganggu kesejahteraannya, otomatis terganggu pula kesejahteraan manusia. Salah satu contoh dalam hal ini adalah rabies, jika satwa terjangkit rabies, korban yang paling dekat berikutnya adalah manusia, karena mereka hidup berdampingan dengan manusia. Masih banyak contoh lain selain rabies. Jika bukan kita manusia yg mengontrol kesejahteraan satwa dengan vaksin, sterilisasi, pemberian tempat tinggal yang layak dsb lalu siapa? 

Saat ini fokus kami adalah banyaknya kasus penelantaran satwa domestik. Anjing dan kucing sudah selayaknya tinggal bersama manusia, mereka tidak tinggal di alam liar. Ketika anjing dan kucing tidak memiliki pemilik, maka tidak ada yang mengontrol kesejahteraan mereka, sehingga muncul kembali masalah yang berimbas pada kehidupan manusia di masa mendatang.

Berdasarkan laporan yang datang pada kami, perharinya kami menerima hingga 4 laporan (baik melalui sosial media maupun jaringan pribadi) mengenai kasus penelantaran, berita kehilangan hingga penganiayaan di daerah Jabodetabek dan Bandung. Jika dirata-rata dan ditotal, perbulannya kami bisa menerima 100 laporan (kasus yang dilaporkan bisa kasus berbeda, atau kasus yang sama).

Dari 100 laporan tersebut, hanya sekitar 10-20 laporan yang dapat kami telusuri, dan hanya 2-3 ekor/bulan yang dapat kami selamatkan dan kami tampung di penampungan kami. Keterbatasan aksi kami disebabkan oleh keterbatasan tempat penampungan, keterbatasan sumber daya manusia, dan tentunya keterbatasan biaya.

Selain itu, tujuan kami di sini bukanlah menampung 1000 ekor satwa terlantar. Tujuan kami adalah mengembalikan satwa terlantar ini ke rumah (di mana sepatutnya satwa domestik tinggal bersama manusia). Sehingga yang menjadi fokus kami berikutnya adalah menyelesaikan masalah dari akarnya. Jika akarnya hilang, maka ujung masalahnya pun akan hilang.

Jika ditelusuri, akar dari masalah ini adalah manusia sendiri. Seratus laporan yang masuk ke dalam database kami tiap bulannya merupakan ulah manusia. Penelantaran satwa domestik diantaranya disebabkan oleh; konflik rumah tangga, pindah rumah, dan overpopulasi (akibat breeding terus menerus). Sehingga yang diperlukan dalam hal ini adalah edukasi. Edukasi mengenai kesejahteraan satwa dan komitmen dalam memelihara satwa rumah.

Paw Halloween merupakan sebuah acara amal yang menjadi wadah kami untuk mengedukasi masyarakat melalui acara yang menyenangkan. Target dari acara ini yaitu pengunjung dengan peliharaannya (dalam acara ini adalah anjing) dari berbagai kalangan dan jenjang usia, dan untuk umum.

Dalam acara ini kami mengajak beberapa public figure seperti Sophia Latjuba, Melanie Soebono, Sharena Delon dan Ryan Delon, serta Davina Veronica. Mengapa mereka?
Sophia Latjuba merupakan seorang aktris yang juga pecinta satwa khususnya anjing dan kucing, baru saja beliau mengadopsi salah satu anjing penampungan kami. Melanie, seorang public figure yang juga seorang campaigner yang giat mengkampanyekan kesejahteraan, baik kesejahteraan manusia, maupun satwa. Melanie Soebono juga telah mengadopsi salah satu anjing penampungan kami. Sharena Delon dan Ryan Delon, sepasang suami istri yang juga aktris dan aktor yang juga giat membantu Garda Satwa Indonesia dalam mengkampanyekan visi misi kami. Terakhir, Davina Veronica, seorang model dan juga duta WWF yang peduli akan lingkungan dan kesejahteraan satwa, yang juga merupakan CEO dan co-founder dari kami, Garda Satwa Indonesia. Para public figure ini nantinya akan berbagi mengenai pengalamannya dan pemahaman mereka dalam memperjuangkan hak-hak satwa.

Penting menurut kami mengajak public figure untuk menjadi corong dan media dalam mengedukasi masyarakat mengenai kesejahteraan satwa, yang mana public figure juga dapat berperan menjadi role model masyarakat dalam penerapan ide dan gaya hidup.

Penting juga bagi kami mengajak dan memohon para media massa, di mana bisa menjadi senjata utama dalam menyebarluaskan edukasi ini ke masyarakat luar.

Kampanye yang menjadi gaung acara ini:

- ADOPT DON'T BUY (ajakan untuk mengadopsi satwa daripada membeli)
- SPONSOR (ajakan untuk menjadi Orang Tua Asuh bagi satwa-satwa penampungan)
- FOSTER (ajakan untuk memberikan rumah singgah sementara untuk satwa terlantar)
- DONATE (ajakan untuk berdonasi sebagai bentuk partisipasi dalam aksi penyelamatan satwa dan dalam menyejahterakan satwa)
- VOLUNTEER (ajakan untuk menjadi sukarelawan sebagai bentuk partisipasi dalam visi dan misi menyejahterakan satwa)
- BE A RESPONSIBLE OWNER (penanaman nilai untuk menjadi pemilik yang bertanggung jawab dan berkomitmen dalam memelihara satwa)
- DOGS ARE NOT FOOD (kampanye stop perdagangan dan konsumsi daging anjing)

Acara ini dibebankan Rp. 50.000,-/pengunjung sebagai bentuk donasi dan 100% dari penjualan karcis masuk dialokasikan untuk kesejahteraan satwa (penampungan, akomodasi, obat-obatan, dan program lain).  

Sumber : NOMagz.com

...

Diskusi Perspektif Indonesia "Akhirnya Jokowi Pakai APBN Sendiri.."

Diskusi 
Perspektif Indonesia 
"Akhirnya Jokowi 
Pakai APBN Sendiri.."

Waktu : 
Sabtu, 31 Oktober 2015 

Tempat : 
GADO-GADO BOPLO,
Jl. Gereja Theresia No. 41, Menteng - Jakarta Pusat

Bersama :
  • Dr. Suryani SF Motik (Wakil Ketua Umum KADIN)
  • Dr. Arif Budimanta (Staf Khusus Menteri Keuangan)
  • Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika (Dirjen Pemberdayaan Masarakat Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
  • Dr. Nico Harjanto (Ketua Populi Center)

Host :
Ichan Loulembah (Host)

Penyelenggara :
  • Populi Center
  • Smart FM Network 

ULASAN :
Disertai catatan beberapa fraksi dan penolakan? Gerindra, RAPBN akhirnya diputuskan DPR menjadi APBN 2016. Inilah pertama kali Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla memakai anggaran rancangan sendiri. Apa saja yang penting disitu? Bagaimana prospeknya mendorong perekonomian?  

Sumber : NOMagz.com

...

Jumat, 30 Oktober 2015

Pemutaran dan Diskusi Film Silent Water (Kamosh Pani)

Pemutaran dan Diskusi Film 
Silent Water
(Kamosh Pani)

Hari/tanggal :
Jumat, 30 Oktober 2015,
Pukul : 16:00-20:30 WIB

Tempat : 
Pisa Cafe,
Jl. Mahakam No, 11 Blok M, Jakarta Selatan 

Narasumber : 
Sana Jaffrey (peneliti, kandidat doktor Departemen Ilmu Politik, University of Chicago, Amerika Serikat)

ULASAN :

Silent Waters (Kamosh Pani, 2003) mengisahkan hidup janda Ayesha di Charki, sebuah desa Pakistan, pada 1979. Ayesha membesarkan anak laki-lakinya, Salim, di tengah darurat militer yang kemudian menyatakan Pakistan sebagai negara Islam. Tapi Salim justru bergaul dengan sekelompok fundamentalis dan menimbulkan masalah bagi para peziarah Sikh. 
Film arahan sutradara Pakistan, Sabiha Sumar, ini memenangkan penghargaan nasional dan internasional. Antara lain untuk kategori film terbaik, aktris terbaik, dan penyutradaraan terbaik pada Locarno Internation Film Festival (2003) di Swiss. 

Film ini diputar dan didiskusikan dalam Pemutaran dan Diskusi Film Nobar Pisa bulan Oktober 2015. Kali ini, kami mengundang Sana Jaffrey, peneliti dan kandidat doktor di Departemen Ilmu Politik, University of Chicago, Amerika Serikat. 
Selain membincang film ini dari segi politik, Sana juga memberikan pandangannya sebagai warga negara Pakistan. 

Pemutaran dan Diskusi Film ini merupakan program bulanan Forum Muda Paramadina, Kafe Pisa Mahakam dan LSI Community yang memutar film-film peraih penghargaan internasional dan mengundang narasumber berkualitas sebagai pembahas. Selain menikmati aspek sinematografi, program ini diharapkan menjadi sarana untuk mempelajari gejala-gejala sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan di seluruh dunia. Program ini gratis dan terbuka untuk umum (dengan reservasi) 
RSVP: Ayu Mellisa (ayu@paramadina-pusad.or.id)  

Sumber : NOMagz.com

...

Kamis, 29 Oktober 2015

Dialog Publik Nasional “Mempertanyakan Komitmen Negara Mewujudkan Keadilan Iklim Berkeadilan Gender pada COP 21”

Dialog Publik Nasional
“Mempertanyakan Komitmen Negara
Mewujudkan Keadilan Iklim
Berkeadilan Gender 
pada COP 21” 

Waktu : 
Kamis/29 Oktober 2015

Tempat :
Ballroom Hotel Oria, Jalan KH Wahid Hasyim No. 85, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. 

Narasumber sesi I :
  • Ahmad Gunawan Wicaksono (Kemen Lingkungan Hidup & Kehutanan)
  • Muchsin (Kemen Luar Negeri)
  • Nur Hidayati (WALHI)
  • Puspa Dewy (Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan)

Narasumber sesi II :
  • Erwin Widodo (Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund)
  • Titi Suntoro (Aksi for Gender, Social and Ecological Justice)

Penyelenggara : 
Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (Puspa Dewy, Ketua)  

Sumber : NOMagz.com

...

Diskusi "Menyambut Kembali Bahasa Indonesia di Negeri Sendiri"

Diskusi
"MENYAMBUT KEMBALI
BAHASA INDONESIA
DI NEGERI SENDIRI" 

Waktu : 
29 October 2015 

Tempat : 
Unika Atma jaya, Gedung Yustinus, Lantai 14. 

Narasumber :
  • Prof Dr Ing Wardiman Djojonegoro (Mendikbud 1993-1998)
  • Dr jean Couteau (Pengamat Budaya Indonesia)
  • Dr Risa Permanadeli (Pusat Kajian Representasi Sosial Unika Atma Jaya)
  • Prof Dr Bambang Kaswanti Purwo (Unika Atma Jaya dan MLI)
  • Dr Katharina E. Sukamto (Unika Atma Jaya dan MLI)

Moderator :
  • Dr Rory Hutagalung
  • Dr Tyas (Psikologi Atma jaya) 

Pembahas :
  • Riris Sarumpaet (UI) 
  • Dr Yassir Nasanius (Unika Atma Jaya) 

Sambutan :
Dr RP Clara Ajisuksmo (Unika Atma Jaya dan MLI) 

Diskusi ini diselenggarakan dalam Rangka Menyambut Bulan Bahasa.

ULASAN : 

Dr. Katharina E. Sukamto (Unika Atma Jaya dan MLI)
Kebijakan bahasa keluarga sangat menentukan. Ada keluarga yang sengaja menjauhkan anaknya berbahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Dengan alasan supaya fasih berbahasa inggris dan mempunyai daya saing dalam mencari kerja di kemudian hari. Seorang anak usia dini mengabaikan bahasa Indonesia akan cenderung tidak menggunakannya. Banyak sekolah yang masih menggunakan bahasa Inggris meski sudah ada larangan oleh pemerintah. 

Prof Dr Bambang Kaswanti Purwo (Unika Atma Jaya dan MLI)
Keluarga cenderung memilih bahasa Inggris dan mengorbankan bahasa Indonesia; kalau harus memilih. Penelitian tentang alasan pemakaian Bahasa Inggris pada masyarakat perkotaan Indonesia. 

Prof Dr Ing Wardiman Djojonegoro (Mendikbud 1993-1998)
Sumpah Pemuda merupakan gebrakan dari atas bukan dari bawah untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pemerintah, media dan komunitas linguistik berperan penting memajukan bahasa Indonesia. Pengguna bahasa Indonesia 27%, bahasa Jawa 37%. Diperlukan gebrakan untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Dr jean Couteau (Pengamat Budaya Indonesia)
Meski harus mengutamakan bahasa Indonesia tapi tidak harus meng go to hell kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris digunakan untuk menciptakan jarak bagi orang kaya baru dan kaum elite. Segi politik penggunaan bahasa dan sejarah Mutu bahasa yang dipakai. Murid mempelajari bahasa Indonesia dari segi linguistik. Sedang sastra jarang dipelajari. Mutu tulisan mahasiswa di Bali belum sempurna. Masih ada beberapa kesalahan. Karena kelemahan proses pembelajaran. Transformasi menyebabkan memori kultural yang hilang. Mutu penerjemahan yang jelek. Bahasa Inggris dipergunakan dalam pergaulan internasional dan USA sebagai adi kuasa menggunakannya.

Dr Risa Permanadeli (Pusat Kajian Representasi Sosial Unika Atma Jaya) 
Menjelaskan sejarah bahasa Indonesia dan kaitannya denan bahasa Melayu. Sekolah Belanda dengan politik etis melahirkan priyayi yang akrab dengan bahasa asing. Bahasa = makna sosial. Bahasa = ilustrasi. Bahasa = ilusi Sosial. Bahasa Indonesia, bahasa Nusantara dan bahasa asing. 

Riris Sarumpaet (UI) 
Apa benar kita punya negara ? Apa benar kita memiliki 'sesuatu' yang menjadi milik sendiri ? Apakah benar kita ini orang Indonesia yang berada di negara sendiri ? Sesungguhnya kita sedang meratapi diri sendiri. 
Tanah kita ini sekarang bukan milik kita lagi. Air kitapun dijual. Unesco 1951 menyarankan pendidikan dilaksanakan dalam bahasa Ibu. Tapi kenyataannya keharusan sekolah menggunakan bahasa Indonesia menyebabkan bahasa daerah punah. Kebudayaan kita hanya untuk dijual. Alam kita sudah dirusak. SDA juga dimiliki asing. Kita hanya kacung yang tidak punya harga diri. Dulu kita menyebut negara agraris kini kita negara industri yang m emisahkan manusia dengan barang. Apa benar kita punya diri dan negeri sendiri ? Kita sudah diperhamba oleh diri sendiri. Pesoalan sendiri = identitas sendiri. Siapa kita ? Apa sesuai status martabat kita. Kita dibesarkan menjadi pemangsa. Seharusnya bagaimana membuat anak bahagia ? Tapi yang difokuskan ranking berapa di sekolah ? Apakah negara peduli dengan anda ? Undang-undang yang ada mencabut hak anak. Mengapa bahasa Indonesia menjadi pemersatu. Jangan heran sering ada tawuran. Kalau pengajaran berkaitan dengan pikiran tapi tanpa didampingi pendidikan karakter dan identitas diri. Jangan berkata buruk karena murid tidak diajak berpikir. 
Tidak bisa berpikir terang dan berpikir runtut. Ketiadaan kontek pengajaran bahasa dengan kehidupan murid. Tuna harga diri SBY dan Jokowi berpidato dalam bahasa Inggris; padahal ada UU yang mengharuskan pidato dalam bahasa Indonesia. Kalau dwi bahasa mengapa bahasa Indonesia bukan pilihan pertama ? Fungsi keluarga dan pendidikan anak usia dini dirusak olehnafsu memperoleh harta, kuasa dan tahta. 

Dr Yassir Nasanius (Unika Atma Jaya) 
Bahasa Indonesia sebagai bahasa tidak ada masalah. Karena bisa mengungkapkan pikiran penuturnya. Misal pelawak Cak Lontong, apa itu koruptor ? Apa itu Pejabat ? Kamu menuduh saya korupsi dari mana ? Dari melihat rumah dan melihat mobil saya ? Kalau begitu kamu pencuri karena masuk rumahku. Pendidikan yang baik kuncinya. Memberi penghargaan kepada siswa yang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Memberi 'penghargaan' untuk Menteri yang berbahasa Indonesia jelek. Bagaimana agar jumlah koruptor tidak bertambah ? Jangan ditembak supaya jumlahnya tidak berkurang. Pak Habibie ditanya bagaimana Indonesia bisa mencapai kemajuan. Pak Habibie menjawab jika kita melakukan yang terbaik sesuai dengan bidang kita masing-masing.  


...

Rabu, 28 Oktober 2015

Diskusi Publik "Setahun Jokowi-JK" dan Peluncuran Buku BABE, "Kisah Hidup Ridwan Saidi"

Diskusi Publik
"Setahun Jokowi-JK" 
dan Peluncuran Buku 
BABE, "Kisah Hidup Ridwan Saidi" 

Waktu :
28 Oktober2015

Tempat : 
Warung Daun. Jl. Cikini. Menteng

Narasumber diskusi :
  • Fadli Zon, SS, MSc., 
  • Ridwan Saidi
  • Salamudin Daeng
  • Drs Effendi Simbolon, MIPol

Moderator :
Amir Hamzah

Penyelenggara :
Institute for Policy Study and Renaissance Foundation  

Sumber : NOMagz.com

...

Seminar Parenting Minat Baca "Optimalisasi Peran Orangtua Sebagai Teladan dan Motivator Minat Baca Anak Usia Dini di Era Digital"

Seminar Parenting 
Minat Baca 
"Optimalisasi Peran Orangtua 
Sebagai Teladan dan Motivator 
Minat Baca Anak Usia Dini 
di Era Digital" 

Waktu :

Rabu, 28 Oktober 2015

Tempat : 
Perpustakaan DKI, TIM
Jl. Cikini. 

Penyelenggara :
Badan Perpustakaan & Arsip Daerah (BPAD) Propinsi DKI Jakarta

Narasumber :
  • Dr. Tjahjo Suprajogo MSi 
  • Ir Adiyati Fathu Roshonah MPd 
  • Qurrota Aini 

ULASAN : 

Ir. Adiyati Fathu Roshonah 
Kecerdasan linguistik. Semua anak itu cerdas dan tidak ada anak yang bodoh. Keterampilan membaca dan menulis diperlukan oleh tipe anak kinestetik, visual maupun tipe audio. Manusia adalah pembelajar alamiah, pertama belajar secara oral. Faktor internal dan eksternal berpengaruh. Determinan biologis dan faktor lingkungan. Anak menyusun pengetahuannya sendiri. Tiap anak itu unik. Mendidik yang paling mudah adalah mendidik anak yang berusia dini. 

Dr. Tjahjo Suprajogo MSi. 
Semua yang kita lakukan itu alamiah. Ada proses pembentukan. Ibunya selalu mencatat dan menular ke dirinya. Misalnya mencoret-coret. Teori genetik dan teori membiasakan diri (habitual). Mitos menulis adalah bakat. Peran pengasuhan ibu begitu dominan dalam mempengaruhi anak. Peran ayah dalam pembentukan karakter. Habituasi sejak anak usia dini dalam keluarga adalah sangat penting. Ayah bunda harus punya komitmen yang sama dalam mendidik anak. Untuk remaja juga perlu habituasi. Mengajak anak ke Perpustakaan, ke penjual buku loak, toko buku, wisata buku. Remaja sudah sadar/kognisi mana yang baik dan mana yang buruk. Listening skill, speaking skill, reading skill, writing skill.  

Sumber : NOMagz.com

...

Selasa, 27 Oktober 2015

Diskusi Publik Peran Media Sosial dalam Menyukseskan Pilkada Serentak yang Damai dan Berkualitas"

Diskusi Publik
Peran Media Sosial 
dalam Menyukseskan
Pilkada Serentak 
yang Damai dan Berkualitas" 

Waktu : 
Selasa, 27 Oktober 2015 

Tempat : 
Aula Nurcholish Madjid Universitas Paramadina, Jl. Gatot Subroto Kav. 67, Jakarta Selatan 

Narasumber: 
  1. Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI) 
  2. Marbawi (Direktur Eksekutif INSPIRE) 
  3. Enda Nasution (Founder Sebangsacom) 
  4. Noudhy Valdryno (Digital Strategist) 

ULASAN : 

Ketua KPU Husni Kamil mengungkapkan, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye legal secara hukum. Hanya saja, menginga undang-undang yang secara spesifik mengatur penggunaan media sosial belum ada, sehingga pegiat medsos diharapkan bisa menjaga etika sebagaimana dalam dunia nyata. 

Marbawi dari INSPIRE menyatakan bahwa kampanye kotor didorong oleh berbagai motivasi. Misalnya karena faktor psikologis-politis. Informasi politik dan publik semakin banyak dibahas di media baru (media sosial, dll), meningkatkan preferensi psikologis pemilih terhadap figur kandidat tertentu dengan segala latar belakangnya. Pemilu/pilkada yang berlangsung pasca reformasi lebih banyak didorong oleh figur yang menciptakan “lovers” dan “haters”nya sendiri. “Kedua-duanya: buta. Keyakinan religius, ras dan suku, kelas sosial, dan skandal kandidat menjadi objek utama kampanye hitam yang bebas di media sosial”.

Sementara direktur eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria mengatakan, aksi deklarasi dengan simbol tanda tangan bersama sebagai wujud solidaritas menciptakan kultur sehat di media sosial.  

Sumber : NOMagz.com

...

Diskusi "Menggugat Pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh"

Diskusi
"Menggugat Pemberlakuan
Qanun Jinayat di Aceh" 

Waktu : 
Selasa, 27 Oktober 2015 

Tempat :
Bakoel Koffie,
Jl. Cikini, Menteng, Jakarta 

Penyelenggara : 
Aliansi Nasional Reformasi Hukum

Narasumber : 
  • Arsil Sobi Raihatul (Komnas HAM) 
  • Ninik Rahayu (Institut Pemberdayaan Perempuan dan Anak/Mantan Komisioner Komnas Perempuan)

ULASAN : 

Arsil
Perda menjadi objek pengawasan Kemendagri.Pengadilan, Penuntut nasional harus sesuai KUHAP.

Raihatul 
Negara boleh membatasi hak warga negara dan mengkriminalkannya, sepanjang ada undang-undangnya. Perda tidak boleh membatasi hak warga negara. Misalnya pelarangan kebebasan beragama.Kontrol Perda ada di Pemerintah dan Mahkamah Agung.Perda harus bersumber kepada undang-undang.

Ninik Rahayu (Komnas Perempuan)
Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Qanun menjadikan Alquran sebagai sumber hukum bukan UUD 1945.Human trafficking malah hanya dihukum percobaan.Pemerintah Propinsi dapat menganulir Qanun Jinnayah, begitu juga presiden.Jangan lagi ada Perda yang melebihi undang-undang.Sanksi kepada pejabat yang tidak melaksanakan.Yudicial review atas Qanun Jinnayah bermaksud untuk menyempurnakan dan untuk Kepastian hukum. Dan untuk menghilangkan kesewenang-wenangan dan meninggalkan bentuk penghukuman yang tidak manusiawi.Korbannya mayoritas perempuan.Ada kasus wanita korban  perkosaan yang malah dicambuk.

Putri Kanesia (KontraS)
Qanun Jinnayah disahkan 2015.Ada 25 penghukuman berupa pencambukan.Pemerintah berhak intervensi dan mengoreksi Qanun Jinnayah.Tidak boleh melanggar HAM.

Puspa Dewi (Solidaritas Perempuan)
Qanun Jinnayah tidak mencerminkan keadilan. Misal adanya impunitas kepada pelaku dan pengawas Qanun.Pelaku perkosaan yang sumpah bisa bebas dari hukuman.Ada 143 kejadian kekerasan seksual di Aceh.Qanun Jinnayah cenderung mengkriminalisasi perempuan.Qanun perlindungan perempuan seolah-olah ditiadakan dengan adanya Qanun Jinnayah.Banyak rakyat Aceh tidak/belum tahu isi Qanun Jinnayah.  

Sumber : NOMagz.com



...

Senin, 26 Oktober 2015

Pembukaan Pameran ‘Bebas tapi Sopan’

Pembukaan Pameran
‘Bebas tapi Sopan’ 

Waktu :
Senin, 26 Oktober 2015

Tempat : 
Gedung A, Galeri Nasional Indonesia – 
Gambir, Jakarta 

Dimeriahkan oleh: 
Racun Kota & Spydee Serta Artshop Bazaar 

ULASAN

Visual Jalanan menggelar pameran bersama ‘Bebas tapi Sopan’ pada 26 Oktober – 16 Nopember 2015 di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Pameran ini merupakan bagian dari program Jakarta Biennale 2015: Maju Kena, Mundur Kena sebagai Fringe Event yang dikuratori oleh Abi Rama dan Andang Kelana. 
Visual Jalanan digagas oleh Forum Lenteng dan Kampung Segart, Jakarta. Sebagai salah satu program Riset dan Distribusi Media yang dikelola Forum Lenteng, Visual Jalanan fokus dalam pembahasan dan pengarsipan aktivitas visual di jalanan melalui jurnal online www.visualjalanan.org dan media sosial instagram @visualjalanan. 
Pameran ini melibatkan 14 partisipan. Tidak hanya mengundang seniman yang aktif membuat mural dan graffiti, Visual Jalanan juga mengundang individu maupun kelompok yang terinspirasi dari objek-objek yang ditemukan di jalanan. 
Adapun partisipan dalam pameran ini, diantaranya: Ace House Collective (YK), Agung “Abe” Natanael (Jkt), Angga Cipta (Jkt), Anggun Priambodo (Jkt), Bujangan Urban (Jkt), Dinas Artistik Kota (Jkt), Gardu House (Jkt), Klub Karya Bulu Tangkis + Ricky Janitra (Jkt), Milisi Mural Depok (kota Depok), Methodos (Yk), The Popo (Jkt), Tutu (Jkt), ruangrupa (Jkt), dan Stenzilla (Jkt). 
Pameran terbuka untuk umum dan gratis.
Silahkan datang dan nikmati berbagai karya jalanan yang bisa jadi akan ‘menyentil’ kita  

Sumber : NOMagz.com

...

Talkshow World Breast Cancer Day

Talkshow
World Breast Cancer Day 

Waktu : 
Senin, 26 Oktober 2015 

Tempat : 
FX Senayan lantai 3 

Narasumber :
  1. Dr Dismas
  2. Vera (Mantan Penderita Cancer)
  3. Indira Abidin (Mantan Penderita Cancer)
  4. Ria Irawan (Mantan Penderita Cancer)
  5. Nitayudi (Ketua Umum IWAPI)
  6. Suryani (Mantan Penderita Cancer)

Moderator :
Liana  

Sumber : NOMagz.com

...

Seminar Nasional Partai Demokrat "Evaluasi Pembentukan UU - Amanat NKRI 1945"

Seminar Nasional
Partai Demokrat
"Evaluasi Pembentukan UU -
Amanat NKRI 1945" 

Waktu : 
Senin 26 Oktober 2015

Tempat :
Kirana Ballroom Hotel Kartika Chandra, Jakarta 

Narasumber :
  1. H. Agung Budi Santoso, SH, MM.,
  2. Yahya Sacawiria
  3. Yusyus Kuswandana
  4. Didi Irawadi S., SH., LLM. 
  5. Erma S. Ranik,  

Sumber : NOMagz.com

...

Konferensi Pers "Peluncuran Layanan Izin Investasi 3 Jam"

Konferensi Pers
"Peluncuran Layanan
Izin Investasi 3 Jam" 

Waktu : 
Senin, 26 Oktober 2015 

Tempat :
Ruang Front Office PTSP Pusat, 
Lantai 1 Gedung Ismail Saleh BKPM
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44. Jakarta

Konferensi Pers tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Kepala BKPM Ibu Lestari Dian.  

Sumber : NOMagz.com



...

Minggu, 25 Oktober 2015

Konferensi Pers Rilis Hasil Survei Nasional CSIS Setahun Pasca Pilpres 2014 : Antara Kepercayaan Publik vis-à-vis Aktor-aktor Politik

Konferensi Pers
Rilis Hasil Survei Nasional CSIS
Setahun Pasca Pilpres 2014 :
Antara Kepercayaan Publik
vis-à-vis Aktor-aktor Politik 

Waktu : 
25 Oktober 2015 

Tempat : 
Ruang Atanaya 2, Century Park Hotel,
Jl. Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat 

Pembicara :
  1. Philips Vermonte (Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS)
  2. Arya Fernandes (Peneliti, Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS)
  3. J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS)

ULASAN

Menurut Kristiadi, hasil survey masih sama seperti hasil pilpres 2014. Hasil survey juga menyangkut hubungan Jokowi vs PDIP yang saling membutuhkan. Bagi Kristiadi, setahun pemerintahan Jokowi ini merupakan penyembuhan luka batin akibat pertarungan sengit saat pilpres.Isu primordial saat kampanye. 
Bagaimana nasib pemerintah Jokowi ? Jokowi tetap dipercaya. Jokowi harus memberikan sinyal-sinyal perbaikan, umpamanya pemberian dana partai oleh negara. Kekuatan presiden simetris dengan kekuatan partai pemenang Pemilu. 
Menurut J Kristiadi, "saat ini yang berbahaya adalah oligarki partai. Maksudnya adalah dominasi ketua partai yang mempunyai kekuasaan absolut dan kebutuhan dana yang tidak terbatas." 

Sementara Philips J Vermonte mengomentari mengapa hasil survei menempatkan TNI sangat dipercaya oleh publik. Hal ini karena TNI tidak terlibat urusan politik.
Meski masyarakat masih menaruh kepercayaan pada pemerintahan Jokowi; masyarakat tetap melakukan evaluasi atas kinerja pemerintahan. "Dan ini harus menjadi perhatian Jokowi," pungkas Philips. 

Sumber : NOMagz.com

...

Sabtu, 24 Oktober 2015

Diskusi "Peristiwa 1965 dalam Film Pasca-Orde Baru : Memori dan Suara yang Terpinggirkan"

Diskusi
"Peristiwa 1965 dalam Film
Pasca-Orde Baru:
Memori dan Suara
yang Terpinggirkan" 

Pembicara : 
  1. Putu Oka Sukanta (Sastrawan dan Anggota LEKRA)
  2. Dr. Nani Nurrachman Soetojo (Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Atma Jaya) 

Waktu :
Sabtu, 24 Oktober pukul 17.00

Tempat : Kineforum, Taman Ismail Marzuki

ULASAN :

Memori dan Suara yang Terpinggirkan Program "Memori dan Suara yang Terpinggirkan" di kineforum akan berlangsung selama lima pekan. Dua pekan yang tersisa setelah diskusi akan menayangkan dua film dokumenter panjang, dua film fiksi panjang, dan satu kompilasi berisi tiga film dokumenter pendek seputar LEKRA dan kesenian. 

Peristiwa 1965 dalam Film Pasca-Orde Baru:Memori dan Suara yang Terpinggirkan Dalam wawancara majalah TEMPO tahun 1984, Soeharto pernah menjawab bahwa “banyak yang belum diceritakan” dalam film Pengkhianatan G30S/PKI. Tendensi Soeharto pada saat wawancara tersebut mungkin lebih merujuk kepada adanya bagian-bagian dari propaganda yang belum selesai diceritakan. 
Setelah penumbangannya berlalu, jawaban Soeharto bisa kita interpretasikan berbeda. Sejak 1999, narasi yang belum tercerita mengenai pembantaian massal mulai rajin disajikan melalui berbagai media, termasuk film. 
Dari data yang dikumpulkan, media film hampir tak pernah putus (dalam catatan programmer, absensi film mengenai peristiwa 1965 hanya pada tahun 2000 dan 2010) bertutur soal peristiwa 1965—1966 dengan total sekitar 36 film. Angka tersebut bahkan bisa lebih, namun tidak mungkin kurang. Data tersebut mencakup film yang dibuat pembuat film dalam maupun luar negeri. 

Peristiwa 1965 dapat dikatakan menjadi topik yang pembahasan dan sudut pandangnya paling lengkap dibanding tragedi lain.Diskusi ini membahas memori dan suara parau yang tidak (pernah) menjadi bagian dari memori kolektif jutaan pengenyam wacana anti-komunisme yang diterapkan oleh Orde Baru. 
Dengan harapan, memori dan suara yang terpinggirkan ini dapat menggiring kita untuk menjawab pertanyaan, “Apakah yang sudah dilakukan saat ini dan apa yang bisa dilakukan serta diwariskan untuk masa depan?”. 
Rekonsiliasi melalui film dari kacamata Psikologi Sosial dan tantangan rekonsiliasi ke depan, baik dari tingkat individu, masyarakat, dan negara.  

Sumber : NOMagz.com

...

Kamis, 22 Oktober 2015

Diskusi "Menimbang Urgensi Antara Pansus Pelindo II dengan Pansus Asap Pembakaran Hutan dan Pansus Perampokan Kekayaan Alam oleh Asing (Freeport, dll)

Diskusi
"Menimbang Urgensi Antara Pansus Pelindo II
dengan Pansus Asap Pembakaran Hutan
dan Pansus Perampokan Kekayaan Alam
oleh Asing (Freeport, dll)

Waktu :
Kamis, 22 Oktober 2015

Tempat :
Cafe Double Bay, Hotel Ibis Menteng (samping taman Menteng), Menteng Jakarta Pusat. 

Bersama :
  1. Pius Ginting (Walhi)
  2. Nova Hakim (SP JICT)
  3. Salamudin Daeng (AEPI)
  4. Moh. Hatta Taliwang (IEPSH)

Pengundang :
Indonesian Club
Cp. Hartsa 081808390666

ULASAN :

Niat baik Parlemen menggunakan Hak Konstitusional untuk menggelar Pansus Pelindo II patut diapresiasi. Proses politik ini tentu berlangsung transparan dan diletakan secara proposional tanpa tendensi politik. Begitupun dengan kebakaran lahan berlangsung terus menerus dihampir semua wilayah yang melibatkan corporasi besar yang di amini oleh sejumlah elit pejabat telah memakan korban jiwa. Mengapa bencana asap ini seolah dipelihara terus menerus, bahkan pemerintah terkesan lamban.
Demikian pula dengan kejahatan perampokan kekayaan alam oleh asing yang sudah berlangsung puluhan tahun (Freeport dll) blm menjadi agenda mendesak parlemen hingga kini. Parlemen setidaknya harus menentukan skala prioritas untuk menjaga kepentingan nasional, tanpa itu proses hukum dan politik yang terjadi hanyalah tradisi biasa. Penyelamatan kepentingan nasional adalah hal muntlak yang harus dijalankan parlemen.  

Sumber : NOMagz.com




...

Rabu, 21 Oktober 2015

Launching Survei KedaiKOPI dan Diskusi FSUR "Setahun Jokowi-JK"

Launching Survei Nasional
Lembaga Survei - KedaiKOPI
"Apa Kata Rakyat Tentang
1 Tahun Jokowi-JK?"
Hasil Survei Kelompok Diskusi dan
Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
dengan responden nasional
dan 
Diskusi FSUR 
"Setahun Jokowi-JK, Indonesia
Sudah Sampai Mana ?" 


Waktu : 
Minggu, 18 Oktober 2015 

Tempat : 
Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat 


Pembicara: 
  1. Abdul Gafar Usman (Anggota DPD RI)
  2. Adhie Massardi (Mantan Jubir Presiden)
  3. Eko Sulistyo (Deputi Kantor Staf Kepresidenan RI)
  4. Hendri Satrio (KedaiKOPI - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina)

Kerjasama : 
  • Lembaga Survei KedaiKOPI 
  • Forum Senator untuk Rakyat (FSUR)


ULASAN : 

Abdul Gafar Usman 
DPD memperkuat dan mengikat persatuan dengan dua pagar, yaitu adil dan makmur. Sistem Presidensial jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan. Pernyataan ideologis Jokowi bahwa tidak ada niat untuk minta maaf kepada PKI . KPK harus diperkuat (aspek hukum). Petral dibubarkan (Aspek ekonomi). Memutuskan apa yang akan diambil, antisipasi apa yang akan terjadi, apa risiko dan apa solusi. Kurang antisipasi El Nino. Masyarakat desa tidak berpikir politis, tapi berpikir kesejahteraan. Persoalan berada di presiden dan para menterinya. Perlu adaptasi. Yang dilihat, didengar dan dirasa menjadi indikator penilaian rakyat. Bagaimana DPD memberikan dorongan dengan menilai dan mengawasi pemerintah. 

Pius Ginting 
Sejauh mana pasal 28 lingkungan sehat adalah HAM. Bagaimana menjalankan Nawacita. Belum tercapai dengan baik. PLTU menyebabkan tiap tahun ada 6500 orang meninggal karena pencemaran. Lamban dalam mengatasi terjadinya pencemaran karena kebakaran hutan. Jokowi melakukan ground breaking PLTU Batang (Jawa Tengah) meski ada penolakan dari warga. Surplus 31% listrik di Jawa jadi tidak ada urgensi PLTU Batang. Mestinya mengemukakan energi baru yang terbarukan. AMDAL tambang di Kalimantan Tengah tidak terbuka informasinya. Preseden buruk tambang pasir di Awar-Awar Lumajang. Korban Salim Kancil meninggal, dan Tosan teraniaya. Jokowi cenderung ramah kepada investor dengan dalih untuk memajukan ekonomi. Tidak ada saham PLN di proyek PLTU Batang semuanya PMA (Jepang).

Hendri Satrio 
Program Jokowi bersifat jangka panjang. Komunikasi politik Pemerintah kepada rakyat belum baik. Pembangunan 35.000 megawatt sulit kalau tidak melibatkan pihak swasta. 

Eko Sulistyo 
Hal-hal jangka pendek menjadi memori masyarakat dan jadi trending topic. Ada satu visi yang dilakukan pemerintah yaitu perubahan. Konsumsi berkontribusi 55% PDB. Konsentrasi pembangunan di Jawa. Aspek koneksitas di Papua. Semen di Sorong RP 90.000,- di Puncak Jaya RP 1.000.000,-/sak. Aspek daya saing di Papua sulit tercapai kalau tidak ada infrastruktur. Pembangunan sarana irigasi untuk menunjang pertanian berupa waduk yang selama ini terbengkelai. Ada kepahitan yang harus diterima. Pengalihan subsidi BBM RP 211 Triliun bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan desa. Keberlanjutan investasi strategis. Aspek produktivitas dan kesejahteraan. Proses konsolidasi Nawacita terus berlangsung. 100 % loyalitas para menteri kepada Presiden. Aspek ekonomi global dan ekonomi domestik berpengaruh terhadap kurs Rupiah terhadap US Dollar. Harus ada norma dan hukum untuk investasi. Indonesia saat ini masih menjadi pilihan utama untuk investasi (30%). Filipina (16%). Proses pembangunan ada perbaikan. Kedepan ada investasi yang bersentuhan dengan rakyat. Kita tidak punya land bank. Masukan WALHI bermanfaat bagi pemerintah. 

Adhie Massardi. 
Presiden Jokowi sendirilah yang bertanggung jawab berjalannya pemerintahan. Kemampuan manajerial, kompromi dan koordinatif penentu keberhasilan. Ada ketidak hadiran negara atas meninggalnya Salim Kancil di Lumajang. Ada pebaikan setelah reshuffle kabinet. Misal Menhan Ryamizad Ryacudu mencanangkan program bela negara. Pergantian menteri bisa terjadi kapan saja bila tidak perform. Penegakan hukum selama setahun relatif baik. Era akomodasi sudah selesai. Progres pemerintahan tahun kedua kabinet Jokowi akan lebih baik. Indikatornya pelaksanaan amanat pasal 33 UUD dan perbandingan dengan pemerintah sebelumnya. Kini terjadi kerusakan hutan dan lahan tambang akibat pemerintah sebelumnya. Pemindahan Budi Waseso ke BNN melemahkan penegakan hukum. Keberanian dan integritas ibarat dua sisi mata uang. Contohnya Hoegeng dan Baharuddin Lopa adalah figur yang disegani. Prioritas pembenahan Kejaksaan Agung. Korupsi terbesar terjadi di sektor pertambangan dan perkebunan/lingkungan.  

Slide foto-foto selama acara - 1

Slide foto-foto selama acara - 2


Hasil Survey KedaiKOPI :

klik gambar untuk memperbesar























www.NOMagz.com