Selasa, 23 Februari 2016

Kongres Nasional "Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan"

Kongres Nasional
"Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan"



Sebagai upaya mendorong peran aktif pemerintah dan publik untuk mewujudkan situasi kondusif bagi pemenuhan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan(KBB) di Indonesia, Desk KBB Komnas HAM mengadakan "Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan".

Waktu :
Selasa, 23 Pebruari 2016 

Tempat :
Ruang Mawar, Gedung Balai Kartini,
 Jl. Gatot Subroto Kav. 37. Kuningan Timur. Jakarta Selatan

Pembicara: 
  • Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama RI) 
  • Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri RI) 
  • Yenny Wahid (Direktur The Wahid Institute) 
  • M. Imdadun Rahmat (Pelapor Khusus KBB Komnas HAM) 
  • Jayadi Damanik (Koordinator Desk KBB Komnas HAM) 


Ulasan Redaksi 
Sambutan Bapak Taufik Inawi (The Wahid Institute) 
Hak KBB tidak bisa ditunda. Menjamain KBB untuk merawat Indonesia. Hasil survei 6 kab/kota di Jawa Barat. 

Sambutan Dubes Kanada 
dibawakan Mrs. Helene Viau (Political Counselor, Kedubes Canada di Indonesia). 
"National Conggress on Religious Freedom and Belief Opening Remarks" 

Sambutan Nur Kholis (Ketua Komnas HAM) 
Hak KBB belum tuntas di Indonesia. Hak individu yang tidak bisa ditunda. Negara dalam hal ini pemerintah sebagai pemangku amanat yang menjamin hak atas KBB. 
Pluralisme adalah suatu kenyataan di Indonesia. 
1. Untuk menghormati, melindungi KBB 
2. Bertindak cepat kalau ada pelanggaran terhadap KBB 
3. Mengharmonisasi produk hukum yang bertentangan dengan KBB. 
Diperlukan evaluasi terhadap UU yang bertentangan dengan KBB. Posisi yang netral dari pemerintah tidak memihak. 2014 Komnas HAM mulai melakukan pemantauan KBB di Indonesia. 


Tjahjo Kumolo 
Negara dan pemerintah harus hadir dalam tiap permasalahan. Ada kepala daerah yang 'tidak bertanggung jawab' Pemerintah secara nasional dengan Nawacitanya tidak ada masalah-masalah prinsipil. Investasi 2015 meningkat 160%. - Membangun tata kelola pusat-daerah yang optimal. Ada pilpres, pilkada, pileg serentak. Untuk memperkuat otda dan birokrasi. Sistem terkait parpol akan selesai. DPRD dan kepala daerah adalah kepanjangan tangan Pusat. 
Kemendagri berpendapat KBB adalah HAM. Negara menjamin kemerdekaan kepada warga negara untuk memeluk agama/keyakinannya dan menjalankan ibadahnya. Baru 30% warga yang punya akte kelahiran. Masih 2 juta penduduk yang belum ber-KTP. Kolom 6 agama yang diakui harus diisi. KTP nyawa warga negara untuk mengurus banyak hal. Kerukunan umat beragama belakangan terancam, bukan hanya Islam. Dengan adanya radikalisme dan terorisme. Tugas kepala daerah dalam kaitan KBB. 
Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak kebebasan beragama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memperbolehkan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk dikosongkan. 

M. Imdadun Rahmat 
Membawakan "Laporan Akhir Tahun Pelapor Khusus KBB" 

Yenny Wahid
Membacakan Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan KBB di Indonesia. 
"Utang Warisan Tak Kunjung Terlunasi" 

Jayadi Damanik
Kota cenderung lebih intoleran dibanding kabupaten. Memaparkan hasil survei di Cianjur, Tasikmalaya, kuningan, Bogor, Bandung, Bekasi. 

Lukman Hakim Saifuddin 
Bangsa ini terlalu besar untuk dikelola oleh segelintir orang. Parameter penilaian terhadap kehidupan keagamaan. Kerukunan hidup beragama kita relatif lebih baik dibanding negara lain dengan kompleksitas yang sama. Kita bukan negara agama tapi kita juga bukan negara sekuler. Agama ikut mewarnai. 
Ada 10 butir di pasal 28 UUD yang menyangkut HAM. Bagaimana kita menafsirkan agama? Agama urusan pusat. Antara lain hari perayaan agama. Ada perda yang buat regulasi yang bisa melarang suatu agama. Belum ada kesamaan persepsi tentang keagamaan. Misalnya sesat itu apa ? Siapa yang berwenang menyatakan sesat ? Relasi negara vs agama bersifat dinamis. Negara butuh agama sebagai ruh spiritualitas. Agamapun membutuhkan negara agar mendapatkan dukungan. Setidaknya memberikan layanan sebagai fasilitator. Agama sebagai pengimbang dalam penyelenggaraan negara. Mencegah ditaktor mayoritas yang menindas minoritas. Sangat tergantung pada relasi aktor-aktor negara dan aktor-aktor agama. Di era keterbukaan aktornya juga masyarakat sipil dan media masa. Dinamika kesamaan persepsi. 
Sedang menyusun UU Perlindungan Agama. Pilkada ikut menentukan suasana kerukunan umat beragama. Agama bisa dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu. Bagaimana menutup lubang-lubang perbedaan persepsi. Perlindungan seperti apa yang negara berikan untuk penganut kepercayaan di luar 6 agama yang diakui negara?

Sumber : NOMagz.com

 

.

Seminar "Kebebasan Beragama, Gerakan Takfir dan Deradikalisasi sebagai Tantangan Kerukunan

SEMINAR
"Kebebasan Beragama,
Gerakan Takfir
dan Deradikalisasi
sebagai Tantangan Kerukunan



Waktu : 
Senin, 22 Pebruari 2016

Tempat :
Aula PBNU lantai 8,
 Jl. Kramat Raya No 164. Jakarta Pusat

Sambutan pembukaan: 
  • Dr. Phil. Syafiq Hasyim (Direktur International Center for Islam and Pluralism) 
  • Mrs. Helene Viau (Political Counselor, Kedubes Canada di Indonesia) 

Keynote speaker: 
Prof. Dr. Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU) 

Sesi I
Kebebasan Agama dalam Ambiguitas Peran Negara: Refleksi atas Kasus-Kasus Penyesatan 
1. KH. Masdar F. Mas’udi (Rais Syuriah PBNU) 
2. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed (Sekretaris Umum PP. Muhammadiyah) 
3. Prof. Dr. Abdurrahman Mas’ud (Kepala Litbang Kemetrian Agama RI) 
Moderator: 
Andy Budiman


Sesi II 
Melindungi Kebebasan Beragama dari Gerakan Takfir dan Radikalisme 
1. Ihsan Ali Fauzi (Direktur PUSAD Paramadina) 
2. Jaleswari Pramodhawardani (Staf Khusus Presiden Jokowi) 
3. Ahmad Djunaidi (Ketua Sejuk) 
Moderator : 
Saidiman Ahmad

URAIAN Redaksi :

Sambutan pembukaan: 
1. Dr. Phil. Syafiq Hasyim (Direktur International Center for Islam and Pluralism) 
Tujuan seminar untuk memperkuat kerukunan beragama tingkat kabupaten, karena adanya struktur pemerintah dan masyarakat. Selama ini kurang mendapat dukungan dana dari pemerintah. Persoalan takfir yang akhir-akhir ini merebak di intern umat beragama. Kerjasama dengan SEJUK dan ICIP Canada. 
2. Mrs. Helene Viau (Political Counselor, Kedubes Canada di Indonesia) 
Pemerintah sangat toleran terhadap adanya keberagaman bergama. Dan sudah menjalin kerjasama dengan Indonesia khususnya FKUB. 

Keynote speaker: 
Prof. Dr. Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU) 
Saat ini sudah darurat radikalisme dan LGBT serta Narkoba. Di Timteng tidak ada ulama nasionalis dan tidak ada nasionalis yang ulama. Gerakan nasionalisme Baath di Irak dipelopori orang asal Suriah Negara di Timteng merdeka karena hadiah dari penjajahnya. Di Indonesia ada ulama nasionalis dan nasionalis ulama. Misal Hasyim Asyhari.
Mencintai tanah air adalah bagian dari iman kepada Tuhan. Membela tanah air adalah kewajiban. Islam Nusantara menyatukan Islam dengan budaya. Darusallam = nation state. Membumikan Islam istilah Gus Dur. Islam radikal dimulai oleh Imam Bonjol yang beraliran wahabi untuk melawan penjajah Belanda. Wahabi bukan teroris tapi ajarannya cenderung radikal yang bisa mengarah menjadi teroris. Islam Timteng tidak cocok dibawa ke Indonesia. Akan dibangun Universitas Islam Nusantara di Sentul. 



Sesi I
Kebebasan Agama dalam Ambiguitas Peran Negara: 
Refleksi atas Kasus-Kasus Penyesatan 

Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed 
Warga negara punya hak asasi dan hak konstitusional untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah. Seluruh kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengan sila 1 Pancasila dan tidak boleh intervensi. Aspek teologi, ibadah, akhlak. Pemerintah boleh intervensi dalam ekspresi beragama. Misal menyangkut penggunaan tanah dan tempat parkir. Ada wilayah pribadi dan wilayah publik dalam mengekspresikan beragama. 
Negara tidak boleh tinggal diam/absen, tapi negara harus hadir (sebagai fasilitator). Setiap warga negara adalah subyek dan sekaligus obyek hukum. Pengkafiran terhadap kelompok agama tertentu merupakan bentuk kekerasan. 
Secara umum toleransi beragama di Indonesia relatif baik. Negara tidak boleh abai terhadap kaum Syiah yang ada di pengungsian. Takfiri merupakan hate speech. Ada orang Islam harus diislamkan lagi; begitu juga terjadi di umat Kristen dan Buddha. Penyelesaian takfiri dengan pendekatan hukum bukan politis. Karena tidak ada orang kebal hukum. Muslim yang mau ke mesjid juga harus berhelm saat naik sepeda motor. Selama ini ada takfiri yang melawan hukum untuk pencitraan (politis). Kalau dibiarkan bisa dijadikan alibi untuk melawan hukum dan tirani terhadap kaum lain. Kecenderungan takfiri sebagai konsekwensi freedom of speech and expression. Sebagian umat belum siap dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Democracy is noisy. 
Adanya fatwa-fatwa sebagai petunjuk. 
1. Pendirian tempat ibadah. 
2. Dakwah beragama. 
3. Kawin beda agama. 
Dialog untuk melihat bahwa perbedaan itu untuk dibahas bersama-sama; supaya semua umat nyaman. Dialog untuk solusi persoalan yang tersembunyi. Faham mancanegara ada denominasi Jadi masalah internasional bukan hanya lokal/domestik. Pakistan melarang Ahmadiah; Malaysia melarang Syiah. Dialog dengan jalur non formal personal proximity secara friendship. Dialog kadang-kadang tidak tulus, tapi untuk memata-matai pihak lain. Harus ada ketulusan dalam dialog. Harusnya kita mengekspor hal-hal baik dan jangan mengimpor hal-hal buruk. 

Prof. Dr. Abdurrahman Mas’ud 
"Kebebasan dan Kerukunan Beragama, Menakar Equilibrium" 
Takfiri bersifat eksklusif dan tertutup. Kebebasan beragama ada di UUD pasal 29 ayat 2. Ada UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pembatasan Kebebasan Beragama. UU Penodaan Agama di Berbagai Negara. Misal Pakistan; Inggris; Irlandia; USA; Selandia Baru; Australia; Kanada; Sudan; Malaysia; Jerman; Inisiatif/Uni Eropa. 
Kesimpulan dari komparasi. Panduan Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah Di Indonesia. 

Helmy Faisal 
Paradigama yang meletakkan hubungan agama dan negara. Universalisme, Sekuler, Simbiotik. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam yang melebur dengan budaya yang disebut NU "Islam Nusantara" Budaya lokal jelek dihilangkan misal sex bebas dan minuman keras. Tradisi budaya yang baik dipertahankan. Apa format bangsa dan negara ? Sepanjang Belanda masih membolehkan umat beribadah. 
Negara ideal adalah Darusallam. Pancasila dan NKRI adalah final. Disparitas wilayah yang cukup tinggi. Jawa relatif lebih maju. Nomor 63 indek pembangunan manusia Indonesia. SDM kita mengalami tantangan. Transformasi. Pemerintah kurang melakukan gerakan deradikalisasi. Banyak ulama kita yang tidak diberi panggung oleh pemerintah. Misal Gus Mus; Habib Lutfi. Islam yang Rahmatan lil alamin. 



Sesi II 
Melindungi Kebebasan Beragama 
dari Gerakan Takfir dan Radikalisme 

Ihsan Ali Fauzi
Tantangan baru kebebasan beragama. Kebebasan orang lain; poligami bisa merusak kesehatan orang; tidak boleh ada atheisme. Steel frame Islam di Indonesia NU dan Muhammadiyah. Urusan agama itu urusan Tuhan bukan urusan manusia. Berharap NU sekreatif pemikir-pemikir NU sebelumnya. 
Productive intolerance. Gus Dur menambahkan Khong Hu Cu sebagai agama resmi. Tollerance without liberalism. Menekankan kerukunan daripada kebebasan beragama. Misal Syiah dianggap bukan Islam. 

Ahmad Djunaidi
Hasil survei LSI masyarakat Indonesia tidak toleran terhadap yang berkepercayaan lain. Beberapa isu agama yang dipakai media mainstream masih menyebut kata sesat, kafir, tobat, Kita tidak ingin Indonesia menjadi medan konflik. Media, Etika dan Hukum. Kode Etik Jurnalistik. Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pedoman Perilaku Penyiaran. Standar Program Siaran. Pasal 156 KUHP. UU ITE pasal 28. New Media online. Jurnalis intoleran. Monitoring media cetak dan online, nada media, nada pemberitaan. Lemahnya fungsi watchdog dan edukasi. Tawaran solusi. 

Jaleswari Pramodhawardani
Isu intoleransi sudah berjalan 1,5 tahun dan menghabiskan enerji kita. Seberapa jauh Pancasila berperan? Seberapa jauh islamisasi menjadi liberal? Kelompok Cipayung kini menjadi kelompok marginal. Birokrasi sesuatu yang ajeg, sayangnya jarang ada penelitian tentang birokrasi. Kepemimpinan sesuatu yang penting; yang tidak berdamai dengan intoleransi. Birokrasi punya logikanya sendiri. Birokrasi tidak mudah berubah meski ada penggantian kepemimpinan. 
Tafsir terhadap perintah bermacam-macam. Relokasi kaum Syiah dari Sampang adalah bentuk victimisasi. Tafsir terhadap perintah dipersepsi berbeda-beda oleh aparat kepolisian dan keamanan. Diperlukan media untuk menterjemahkan perintah. Intoleransi tidak tunggal tapi ada kepentingan politik. Bukan hanya pemerintah yang harus mengubah mindset birokrasi. 
Pancasila harus dijadikan acuan untuk menyisir semua UU. Masalahnya siapa yang bisa melakukannya. Pemerintah merespon dengan revisi UU Terorisme. Bagaimana program pembinaan deradikalisasi Kasus Sampang juga melibatkan NU. GP Ansor anti diskriminasi dapat membantu. Kasus intoleransi terhadap kaum Syiah di Bangka disinyalir ditumpangi oleh penumpang gelap. Bubarkan NGO yang anti Pancasila dan anti-toleransi. Intoleransi juga menyusup ke birokrasi. 


Sumber : NOMagz.com

 

.

Minggu, 21 Februari 2016

Diskusi Panel "KOTA TANPA KEKERASAN"

Diskusi Panel
KOTA TANPA KEKERASAN



Waktu : 
Sabtu, 20 Pebruari 2016 

Tempat : 
Universitas Tarumanegara
Gedung Utama Lantai 15. Jl. S. Parman No. 1. Grogol. Jakarta Barat

Host :
Program Pasca Sarjana Magister Teknik Perencanaan

Moderator :
Vera Soemarwi, SH., LLM. (Dosen FH UNTAR) 

Pembicara :
  • Hendro Sangkoyo
  • Aldo Felix Januardy, SH (LBH)
  • Sopar Peranto, S.Sos (Peneliti The Habibie Center)
  • Dr. Francisco Budi Hardiman (STF Driyarkara)


Ulasan Redaksi :

Sambutan tuan rumah ,Prof. Jo Santoso
Acara yang ke 23x Diskusi Panel yang mengangkat isu aktual. Intinya supaya mahasiswa bisa mendengar dari para pakar dari berbagai bidang keilmuan. Ketertinggalan pendidikan teknik perencanaan. Kota dibentuk masyarakat untuk meningkatkan derajat kehidupannya. Kekerasan musuh nomor 1 dari kota. Mexico City meski income perkapitanya 3x dari Jakarta tapi tidak nyaman. Perempuan takut keluar rumah. 
Kemajuan datangnya dari social research. Kalau negara atau pemerintah kota menjalankan konstitusi/UU melindungi rakyatnya masyarakatnya tenteram. Hidup seperti apa yang kita alami di jaman modern? Good Life (keadaban publik, keutamaan publik) ada virtue; vs Bare Life (hidup belaka, darwinisme sosial) ada survival. Desoliderisasi, individualisasi/deindividualisasi, atomisasi. Krisis-krisis antropologis kota. Potensi kekerasan dalam kota. 

Sopar Peranto, S.Sos 
"Kekerasan Rutin dan Pembangunan Perkotaan di Indonesia". 
Apakah mungkin kota tanpa kekerasan ? Jarang ada studi tentang insiden dan potensi kekerasan di perkotaan. Proyeksi penduduk kota di Indonesia 2010-2035. Dinamika Kekerasan di Indonesia 1998-2004 dan 2005-2014. Definisi kekerasan rutin. Jenis-jenis dan bentuk-bentuk kekerasan rutin di Indonesia 2014. Studi Kekerasan di Jabodetabek dan Manado. 
Faktor munculnya kekerasan terjadi di wilayah padat penduduk. Misal Jakarta Pusat yang dekat pusat pemerintahan tingkat kekerasannya tinggi. Faktor pemicu kekerasan rutin di perkotaan karena urbanisasi; penegakan hukum yang belum optimal; keterbatasan infrastruktur; minimnya ruang publik terbuka; frustasi dikalangan pemuda; perkembangan teknologi informasi; minuman keras. Tantangan penanganan kekerasan rutin dan upaya pembangunan perkotaan dimasa depan. 
Kompleksitas dan interkoneksitas permasalahan; penanganan kolaboratif dari setiap pemangku kepentingan; Pemerataan pembangunan di Indonesia; kemunculan UU Desa. Wacana UU Perkotaan? 


Aldo Felix Januardy, SH 
Atas Nama Pembangunan. Laporan "Kekerasan Yang Melanggar HAM Termasuk Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan' Peta, tren, tujuan, prosedur penggusuran paksa. Tawaran solusi terhadap penggusuran. Temuan-temuan umum. Instrumen HAM perlindungan penggusuran paksa. Akibat penggusuran paksa bagi warga. Baru 25% tanah pemda DKI Jakarta yang sudah bersertifikat. 

Hendro Sangkoyo 
Kekerasan kota dan kota yang dibangun dengan kekerasan. Metabolisme sosial. Temporality; spatiality. Plural society. Solidaritas kewargaan-sosial. Setiap kekerasan bukan hanya bisa dipetakan tapi juga genealoginya. 

Dr. Francisco Budi Hardiman 
Prihatin dengan apa yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Demokrasi pada dasarnya komunikatif. Manusia itu apa ? (Antropologis) Bagaimana kebijakan? (Politologi) Bagaimana desain kota? (Planologi) 3 pertanyaan itu saling berkaitan. Pada dasarnya manusia itu paradok. Antroplogi, manusia adalah mahluk sosial yang asosial. Politologi, liberalisme vs komunitarianisme. Planologi, gethoisasi? Ruang publik? Kontainer massa? Kampung? Mal? Transportasi massal? Mengapa ada kekerasan di kota? Kota itu multidimensi. 
Perkembangan kota-kota di dunia cenderung terfragmentasi, karena gaya hidup kota menuntut anonimitas tertentu, individualisasi dan depersonalisasi. Makin besar dan makin cepatnya pertumbuhan kota, makin tinggi tingkat fragmentasi di dalamnya (jika tidak dikelola).



Sumber : NOMagz.com

Puisi dan Politik "Ceramah Dan Pembacaan Sajak Goenawan Mohamad"

Puisi dan Politik
"Ceramah Dan Pembacaan
Sajak Goenawan Mohamad"



Waktu : 
Jumat 19 Pebruari 2016 


Tempat : 
Ruang Tengah Gedung TEMPO. Jl. Palmerah Barat No. 8. Jakarta.




Sumber : NOMagz.com

The Habibie Centre "Mengenal MHF Jepang: Mesin Penghasil Biofuels"

The Habibie Centre
Mengenal MHF Jepang :
Mesin Penghasil Biofuels


Waktu :
Jumat,19 Februari2016

Tempat :
Gedung The Habibie Center lantai 3 Jl. Kemang Selatan No.98 Jakarta Selatan

Pembicara :
Mr. Akira Sakamoto (President, Nippon Eco Solutions, Inc.)


Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang bio-energi. Menurut Mr. Akira Sakamoto, energi yang ramah lingkungan ini dapat meningkatkan kegiatan pertanian dan sekaligus dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Dari pengalamannya yang panjang, beliau telah berhasil mendisain “MHF” atau “Micro-emulsified Hidro Fuels” yang merupakan mesin pengolah bio-fuels dan cocok dengan kondisi di Indonesia. Lahir pada tahun 1950 di Pref. Nagano-Jepang, Mr. Sakamoto yang berpendidikan Teknik Elektro ini mengawali krirnya di The Nippon Telegraph & Telephone Corporatioan (NTT) dan melakukan tugas melakukan transfer jaringan analog ke digital. 
Ketika ditugaskan di Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) atau yang populer sebagai Monbushō, beliau terlibat dalam penelitian biomass untuk pembangkit tenaga listrik di Tokyo University, kemudian juga sebagai salah seorang pembaharu dalam bahan bakar disel di Toyota Motor. 

Sumber : NOMagz.com

Diskusi "APA KAMPUNG, APA KOTA"

Diskusi
"APA KAMPUNG, APA KOTA"



Bagian dari Seminar, pameran, pertunjukan bertema "Anak Kampung Anak Kota" 

Waktu : 
18 Pebruari 2016 

Tempat : 
Bentara Budaya, Jakarta

Pembicara :
  • Marco Kusumawijaya
  • Sri Palupi

Moderator :
JJ Rizal 


Ulasan Diskusi :

Marco Kusumawijaya
Bagaimana memikirkan kampung di masa depan ? Juga kampung di seluruh Indonesia. 
1. Makin hilang kampungnya. 
2. Kota makin cepat tumbuhnya. 
Pembinaan kota seolah-olah teknokratis. Hantaman gelombang dari sosial media. Kelas menengah ngehe (fucking middle class). Tidak perlu terjebak definisi. Kampung di manapun letaknya selalu ada masalahnya. Kampung halaman adalah frase. Menerabas di desa tidak boleh dihalangi. Kampung adalah deretan desa dan halaman yang tanpa batas jelas. Kampung di jakarta bukan hanya orang Betawi lagi. Ada Kampung Betawi, Bugis, Arab. Kampung Nanas, Kampung Rambutan. Kampung juga harapan sebagai ruang perantara sebagai pintu masuk. 
MH Thamrin migrasi fisik kampung dan kota. Batavia sudah metropolis. Pentingnya kampung sebagai ruang dalam di perkotaan. Kampung tempat berhuni merasa at home tidak terlalu menakutkan. Makin menghilangnya kampung makin banyak orang tertarik kampung. MH Thamrin orang organik. Sopan duduknya. Mengolah apa-apa yang diperoleh untuk mencerahkan masyarakatnya/komunitasnya. Rumah kecil-kecil, jalannya sempit. Kalau ada acara jalan ditutup untuk hajatan. Kampung juga ada di kota-kota lain. Arsitektur kampung. Ada sungai dan parit-parit (kampung). Kampung mempesona karena punya vitalitas untuk bertahan. 
Di kampung ada khas Indonesia (neighbourhood). Kampung semacam resistensi terhadap modernitas. Kampung ada banyak otonom. Kampung tempat sembunyi (petak umpet). Kampung adalah ruang yang relatif intim. Sapaan wayang kampung sebelah terasa lebih akrab Pertempuran ide modernitas kampung versus kota. Kampung harus dipertahankan sebagai stok pemukiman dan kepemilikannya majemuk. Kampung harus memperbaiki diri untuk mempertahankan keberadaannnya. Superblock Kampung bukan milik korporasi. Redevelopment orang yang tinggal di kampung yang ikut memiliki saham perusahaan Kereta Api yang melewati kampungnya. 
Masa depan harus kita rebut sehingga kampung dan kota bisa maju bersama. Dua-duanya bisa modern. Kota Jakarta makin kumuh. Misal Taman Suropati sering terlihat kotor. Sambil membangun juga memulihkan alam, karena keadaan sudah gawat. 

Sri Palupi
Jakarta bukan kampung bukan kota. Ada fenomena pulang kampung. Warga tidak di Jakarta secara fisik; 60% penduduknya tinggal di kampung. Kebijakan Jakarta memusuhi kampung. Krisis solidaritas. Padahal solidaritas adalah jantungnya kota. Jakarta termasuk dalam 40 kota dengan pencakar langit terbanyak. Unsustainable Jakarta. Kriminalisasi kelompok miskin. 
Jakarta: Kotak, bukan kota. Kota tapi bukan kota. Ada 173 mal. Definisi kampung merupakan kata benda, kerja, sifat. Kota adalah ruang sosial, ruang publik, ruang sakral. Ciri-ciri kota. Kerja kreatif dari warga. Warga berperan aktif membentuk hunian dan ruang publik/kota; sentralitas; kompleksitas. 
Jakarta : Kotak, bukan kota. Hak atas kota: pendekatan untuk perubahan, perjalanan dari bawah. Hak atas kota. Partisipasi dan appropriasi. 
1. Memungkinkan penduduk untuk mengakses secara bebas fasilitas 
2. Transparansi, keadilan dan efisiensi. 
3. Partisipasi dan pengambilan keputusan secara demokratis. 
4. Pengakuan keberagaman. 
5. Mengurangi kemiskinann eksklusi sosial dan kekerasan. 
Bagaimana masyarakat Betawi ? Kini semakin tergusur dan tersingkir dari kota. Orang Betawi mengorganisir diri dan berkolaborasi dengan budaya pinggiran lainnya untuk memproduksi ruang dan mengklaim hak atas kota. Kreativitas dan kontinuitas menjadi kunci bagi keberhasilan dalam membangun 'people power' yang mampu memproduksi ruang, membentuk kota dan merayakan keberagaman. Contoh reproduksi ruang oleh Kampung Rawajati-Jakarta.


Slide Sri Palupi :

klik gambar untuk memperbesar




Sumber : www.NOMagz.com

Seminar dan Diskusi Publik "Membedah Pola Gerakan Radikal di Indonesia"

Seminar dan Diskusi Publik
"Membedah Pola
Gerakan Radikal di Indonesia"



Hari/Tanggal :
Kamis, 18 Pebruari 2016

Tempat :
Media Center LIPI, Sasana Widya Sarwono, 
Jl. Gatot Subroto Kav. 10. Jakarta. 

Sebagai informasi, seminar ini akan menghadirkan narasumber peneliti LIPI, serta mantan pelaku terorisme, yang akan mengupas lebih dalam pola-pola perekrutan kelompok radikal di Indonesia. 


Ulasan Redaksi :

Ali Fauzi Manzi (Adik Ali Imron dan Amrozi) 
"Pola Perekrutan Gerakan Radikal" 
Jejak teror di Indonesia. Detonating God ditemukan pada bom RDX. Dibeli dari perbatasan Indonesia-Filipina. Membuka tabir sejarah teror. Proses radikalisasi berlangsung lama ada proses; dengan video kekerasan Israel terhadap Palestina, kekejaman Uni Sovyet terhadap Afghanistan. Tidak setuju bom diledakkan di publik, tempat ibadah, hotel. Bom hanya boleh diledakkan di medan perang. 
Dialog dengan staf Kemenag. Bisa menghargai perbedaan. Nasehat Ali Imron untuk insaf. Ali Imron pahlawannya untuk insaf. Kalau ekstremisme dan radikalisme dianggap virus harus dicarikan obat yang tepat. Selama ini belum tepat. Orang bergabung ke teroris karena perkawanan. Epicentrum radikalisme di Indonesia ada di Lapas. Napi teror harus dipisah. Kalau mau contoh di Malaysia. Napi teroris dipisahkan. 

Anas Saidi 
"Penyebaran Gerakan Radikal Melalui Organisasi Mahasiswa" 
Faktor radikalisme tidak melulu ideologi, tapi juga ketidakadilan. Soft radikalisme Indonesia berupa ketegangan ideologi di kalangan mahasiswa. Negara harus ikut campur agar radikalisme Islam di Perguruan Tinggi jadi terbuka. Bahaya kekerasan ideologi. Misal perlakuan terhadap kaum Syiah dan Ahmadiah di Indonesia. Mengapa perbedaan ideologi agama menjadi begitu keras ? Hilarry Clinton menyebut kalau mau melihat demokrasi beriring Islam lihatlah Indonesia. Memutlakkan tafsir penyebab keretakan di Islam (Syiah vs Suni). 

Endang Turmudi
"Gerakan Radikal Di Indonesia Dalam Perspektif Sosial Budaya" 
Di Suriah mayoritas Suni, tapi pemerintahnya Syiah Alawi. Begitu juga terjadi di Irak. Al Bagdadi doktor yang awalnya tidak menunjukkan radikalisme. Pendudukan USA di Irak menyebabkan Al Bagdadi bangkit. Apalagi ia sempat dipenjara. Al Bagdadi merupakan personifikasi Kafilah Islam. Seluruh kampus di Indonesia telah dimasuki NII. Radikalisme sudah endemik, harus ditangani secara serius. Harus ada delegetimasi. M Hamdan Basyar "Jurnalisme Damai Sebagai Upaya Membendung Terorisme dan Radikalisasi Lewat Media" Pendidikan dan diskusi adalah cara deradikalisasi. Memberitakan hal-hal yang lebih damai.


Slide Ali Fauzi Manzi :

klik gambar untuk memperbesar


















Slide M Hamdan Basyar :

klik gambar untuk memperbesar










Sumber : www.NOMagz.com