Memorial Lecture : Adnan Buyung Nasution

Memorial Lecture :

Adnan Buyung Nasution

Waktu :
Senin, 30 November 2015

Tempat :
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat.

Untuk mengenang semangat nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia yang diusung oleh Alm. Adnan Buyung Nasution, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melangsungkan acara “Adnan Buyung Nasution Memorial Lecture”.

Keynote speech :
Prof Toeti Heraty 

Diskusi panel :

• Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LLM
• Dr. Bambang Widjojanto,S.H., M.H., 
• Asfinawati, S.H. 

  
ULASAN :

Henny Supolo (mantan ketua LBH) 1977  
Mengenal ABN sebagai ketua Senat. Todung yang membawanya ke LBH. Ngobrol dengan buruh perempuan. Pertemuan dengan ABN sangat sering. Bantuan hukum struktural adalah pendekatan kemanusiaan/pendidikan dengan belajar bersama. Kata kuncinya apa ? Tidak ada kesepakatan tolok ukur arti keberhasilan. Tahun 2009 diminta kembali ke LBH Jakarta. Rasa memiliki muncul bila komunitas dilibatkan. 
Bagaimana menghindari ketergantungan? Kita tidak memberi kesempatan komunitas berperan. Tahun 2009 ABN menelpon bantuan hukum struktural sudah tidak relevan. Tanggal 6 September 2015 menemui ABN yang minta meneruskan perjuangan LBH. 

Bambang Widjojanto. 
ABN tidak tergantikan dengan keunikannya. Kapandaian orasinya, kemampuannya, egoismenya, otoritariannya. Dan dedikasinya yang luar biasa untuk LBH/YLBHI. Cara pandang Bantuan Hukum Struktural untuk memahami bukan sekedar yang terlihat belaka tapi juga yang tidak teihat. Diminta ke Papua selama 8 tahun. Sebagai pengalaman berharga paling baginya. Kesombongan intelektual = kesombongan seorang dokter. Access to justice mendapat pengakuan dunia. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hak konstitusional sesuai UUD 1945. Pendekatan Bantuan Hukum Struktural perlu dieksploitasi maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. 

Asfinawati 
Ada ketua serikat pekerja Kompas dipecat. Pimpinan perusahaan Kompas mendekati ABN. ABN mengajarkan berdemokrasi.


Sumber : NOMagz.com

...

Launching Buku dan Diskusi Publik "Buku Panduan Bagi Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Beragama dan Berkeyakinan"

Launching Buku
dan Diskusi Publik

"Buku Panduan
Bagi Pemerintah Daerah
dalam Perlindungan Hak Beragama
dan Berkeyakinan

Waktu :
Senin, 30 November 2015

Tempat :
Tempat Aula Pertemuan Kementerian Agama RI. Lantai 1, Kantor Kementerian Agama RI, Jl. MH Thamrin No. 6. Jakarta Pusat.

Human Rights Working Group (HRWG), Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB-) Kementerian Agama RI, telah menyusun dan sukses menyelenggarakan Lokakarya bagi Pemerintah Daerah terkait dengan Buku Pedoman Perlindungan Hak Beragama dan Berkeyakinan Bagi Pemerintah Daerah.

Sumber : NOMagz.com
  ...

Diskusi RMOL "Bersih-bersih Kabinet, Menggusur Menteri Anti Nawacita dan Trisakti"

Diskusi 
Kantor Berita Politik RMOL

"Bersih-bersih Kabinet,
Menggusur Menteri
Anti Nawacita dan Trisakti"

Waktu :
Minggu, 29 November 2015.

Tempat :
Restoran Dua Nyonya,
Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat

Pembicara: 

• Eva Kusuma Sundari (Politikus PDIP)
• Fadli Zon (Wakil Ketua DPR/Gerindra - tidak hadir)
• Syahganda Nainggolan (Direktur SMC)
• Prof. Tjipta Lesmana (Pengamat Politik)

  
ULASAN

Eva Kusuma Sundari
Isu Presiden Jokowi akan kembali merombak kabinet mulai berhembus kencang. Bahkan disebut-sebut Presiden akan melakukan reshuffle jilid II setelah pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember mendatang. Kalaupun tim pemerintahan Jokowi-JK ini akan dikocok ulang, rakyat hanya ingin Presiden menggunakan paramater yang kerap ia gembar-gemborkan pada saat kampanye: Nawacita dan Trisakti. 
Menteri yang tak sejalan atau bahkan mengabaikan dua prinsip di atas semestinya memang tidak mendapat tempat di Istana. Karena mempertahankan mereka berarti Jokowi tak punya niat untuk merealisasikan janji-janji manis yang ia sampaikan saat kampanye. Mengapa ada perhatian khusus terhadap Jkw? Karena adanya kontrak politik Trisakti dan Nawa Cita. Ada indikator2 & target-target para menteri. Dan evaluasinya per semester. Identifikasi persoalan2. 
Memang serius. Ada perlambatan ekonomi. Beban PDIP itu ideologis. Trisakti harus dilaksanakan. Banyak menteri berdalih berdasar Trisakti & Nawa Cita sebagai pembenar tindakan. Mengubah paradigma pembangunan dari darat ke laut. Orientasi kepada wong cilik. Produksi bukan konsumsi. Indeks Gini. Regional gap. Membuat target semakin sulit dicapai. Radikalisme meningkat. Malah yang pulang dari Inggris dirangkul. Concern pembiayaan. Infrastruktur digenjot. Pajak penerimaannya baru 60%. 
Efisiensi penggunaan dapat info dari BPK. BUMN, BUMD jalan sendiri-sendiri. Implikasinya pada pembantu presiden. Harus loyal kepada presden bukan kepada kepentingan diri dan kelompoknya. Menteri itu leader. Leadership yang menggerakkan bawahannya. Memberi masukan kpd Jkw. Mengenali isu-isu strategis. Kita tidak pernah menyatakan harga BBM tidak akan berubah. Yang menyebutnya adalah perorangan. 
Alusista itu kewenangan Menhan. Pemerintah harus dinamis. Ibaratnya Pak Jkw berjalan bersama perampok, berenang bersama hiu serta berjalan bersama srigala. Dibenahi pelan-pelan. Untuk pembersihan. Keluarga Jkw tidak KKN. Ini risiko tidak menang mutlak di Pilpres. Harus power sharing. Perlu menang bagi PDIP di Pemilu 2019 untuk dapat menjamin tercapainya Trisakti dan Nawa Cita. 
Anggaran krusial hanya efektif sampai tahun ketiga. Karena kebijakan tahun ke 4 & ke 5 akan selalu dicurigai. Ruang fiskal hanya 5 % saat Jkw dilantik. Utang untuk membangun infrastruktur. Agar dapat menjadi produsen. APBN kita penerimaan pajak baru 56% Mentan melaporkan kenaikan produksi beras. Impor untuk antisipasi El Nino. Komunikasi di internal kabinet perlu diperbaiki. Saat pembentukan kabinet Jkw tidak bisa ditemui oleh bu Megawati selama 2 hari.. 

Prof. Tjipta Lesmana
SBY mengatakan tidak akan merangkul kapitalisme di tahun 2006; tapi nyatanya sangat neolib. Megawati sering ingatkan Jkw. Di mana Trisaktinya ? Gubernur BI menyebut utang kita sudah 4,7 M USD. Kemandirian Ekonomi dipertanyakan. Ketergantungan ekonomi pada asing makin tinggi. Rini Doemarno getol mengutang. Pembiayaan 30 airbus dan pembangunan KA cepat ke Tiongkok. Semakin dependent on bukan independent. 
Kira-kira 2-4 minggu yang lalu Jkw ketemu Obama dan mengatakan akan masuk Trans-Pacific Partnership. Di Univ Pancasila keynote speech Megawati mengulas Revolusi Pancasila. Semakin jauh dari Trisakti. Sayangnya tidak satupun pejabat pemerintah hadir. Pansus Pelindo diundang Rieke. Dimana wibawa presiden. Kita tidak butuh KA cepat JA-Bdg. Yg perlu KA medium. Yang perlu KA cepat SA-JA. 
Soal perpanjangan Freeport Indonesia. Soal smelter. Kepemilikan Saham. Gaduh diantara anggota kabinet. Rakyat bingung. Tiba2 impor beras dari Vietnam. Padahal jkw bilang tdk impor beras. Reshuffle 99% sudah pasti. PAN pasti dapat jatah menteri. Utang tidak apa asal produktif. Tapi beli helikopter. Apa urgensinya beli helikopter? Kalau blusukan pakai heli mewah dimana empati presiden saat berhadapan dengan rakyat jelata? Utang banyak karena terlalu ambisius. 
Memberi kritik sebagai masukan untuk membangun. Copot 6 menteri, antara lain Thomas Lembong, Rini Soemarno, Sudirman Said, Hanif Dhakiri. PHK ada dimana-mana tapi tenaga kerja dari Tiongkok hadir. Tukang las, tukang ledeng. Tidak satupun langkah Rini Soemarno yang tidak diketahui Jkw ? Hampir mustahil jkw berani menggusur RS. RS akan jadi menhub. Jonan digeser. Hubungan RS dengan Mega jauh lebih dekat dibandg dengan Jkw. Tapi kini dianggap penghianat. Banyak permainan di perpanjangan kontrak Pelindo II. Saat debat calon presiden, Prabowo bertanya ke jkw apa berani renegosiasi kontrak FI. JKW menjawab berani. 

Syahganda Nainggolan 
Trisakti dan Nawa Cita ide yang brilian. Ibarat makan bakso enak tapi ternyata dagingnya berasal dari tikus. Mau membalikkan neolib. Kekuasaan untuk merampok. Cuma 3 orang yang pro Jkw, yakni Rizal Ramli, Puan Maharani, Khofifah Indar Parawansa. Yang lain tidak pro Trisakti dan Nawa Cita. Politik bagian transaksi. Termsuk Sudirman Said. Untuk kepentingan JK. Rini Sumarno bagaimana asset bisa dikapitalisasi. Bisnis lagi slowdown. Harusnya hutang untuk Pertamina bukan untuk membeli airbus. RJ Lino juga mau menjual asset negara. 
Pembelian pesawat harus ada transfer teknologi. Katanya mau menggalakkan daya saing. Paket Ekonomi tidak melibatkan buruh. Ini melanggar ILO dan UU perburuhan. Pangan komponen pengeluaran terbesar buruh. Mennaker harus digusur. Yang anti dibuang dulu. Untuk dapat mencapai Trisakti dan Nawa Cita. Cukup bagi jkw untuk belajar. Dan harus berani dan tegas. 

Sumber : NOMagz.com

...

Konferensi Pers : "Menanti Kehadiran Negara dalam melindungi Perempuan Buruh Migran melalui RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri"

Konferensi Pers :

"Menanti Kehadiran Negara
dalam melindungi Perempuan Buruh Migran
melalui RUU Perlindungan Pekerja Indonesia
di Luar Negeri"

Waktu :
Minggu, 29 November 2015

Tempat :
Bakoel Koffie, Jl. Cikini Raya No. 25, Jakarta Pusat Telepon: 31936608.

Narasumber: 

• Dian Kartikasari (Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia)
• Nadlroh As-Sariroh (Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Perempuan Buruh Migran - Koalisi Perempuan Indonesia)
• Irma (Anggota DPR RI - Panitia Kerja (PANJA) RUU PPILN )
• Lili (Anggota Kelompok Kepentingan Perempuan Buruh Migran - Koalisi Perempuan Indonesia) 

ULASAN 

Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi massa yang beranggotakan individu yang memiliki visi dan misi mempengaruhi dan menentukan perubahan di berbagai aspek kehidupan. Salah satu Kelompok Kepentingan dari Anggota Koalisi Perempuan Indonesia adalah Perempuan Buruh Migran.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2012, dan saat ini DPR RI sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN). Pada tanggal 7 September 2015 DPR RI telah mengesahkan Draft RUU PPILN sebagai RUU Inisiatif DPR RI dan menyerahkannya pada Presiden. 
Koalisi Perempuan Indonesia merasa prihatin dengan substansi RUU PPILN yang jauh dari kebutuhan perlindungan perempuan buruh migran. Untuk itu Koalisi Perempuan Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Pers: Menanti kehadiran Negara dalam melindungi Perempuan Buruh Migran melalui RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Dian Kartikasari
Negara hadir di semua lini. RUU akan mencakup semua kepentingan migran. Perlindungan sosisal, ada jaminan sosial dialihkan swasta dalam bentuk konsorsium asuransi. Artinya negara melepaskan tanggung jawabnya. Harus ada jaminan hukum dan bantuan hukum. Kemensos melakukan upaya untuk perlindungan buruh migran. 

Nadlroh As-Sariroh
Membacakan. Pernyataan Pers koalisi Perempuan Indonesia. "RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri masih Minim Perlindungan". Kita harus berangkat dari realitas, bahwa masih banyak kasus, seperti pemotongan upah, perkosaan, juga PJTKI nakal tidak/belum ditindak. Apa bekal dan pendidikan sebelum berangkat. Kerja di Singapura upah yang diperoleh hanya 20% dari total upah selama 8 bulan pertama. 

Irma
Tidak ada koordinasi antar PJTKI Indonesia dengan PJTKI setempat di luar negeri. Di Jepang kondisi buruh migran bagus, tidak ada diskriminasi. Jepang masih membutuhkan banyak perawat rumah sakit dan perawat lansia dengan gaji RP 15 jt/bulan. Ada bonus Rp 40jt saat kontrak kerja selesai dan asuransi RP 100juta. Regulasi akan berubah masa kerja dari 3 tahun menjadi 5 tahun (di Jepang). 
Kelemahan tenaga kerja kita di bahasa jepang. Ada kasus kontraknya ke Malaysia tapi penempatannya di Abu Dhabi. KJRI Osaka 2014 ada anak dari Jawa yang mau dipekerjakan di pabrik, ternyata ditempatkan sebagai pekerja pertanian. Stres, dan akhirnya bunuh diri. Akan dilaporkan ke Menaker. Buruh kapal bukan kelasi, jadi buruh juga. Ada harmonisasi hukum antar DPR dan Pemerintah. 
Bekerja di luar negeri adalah hak azasi manusia. Tapi juga WNI. Jadi perlu perlindungan pemerintah. Anggaran kemenaker dikurangi, karena pemerintah fokus membangun infrastruktur dan meningkatkan pendidikan. Ada anggota DPR dan pegawai Kemenker yang mempunyai PJTKI yang menimbulkan conflict of Interest. Yang di black list bukan hanya perusahaan tapi juga pemiliknya. Istilah buruh adalah orang yang menerima bayaran. Tidak membedakah buruh kerah biru atau kerah putih. 

Lili
Gaji dipotong selama 7 bulan pertama. Kalau putus kontrak kerja terancam denda. Disediakan kamar tersendiri oleh majikan tapi setiap saat ada orang masuk untuk mengambil air. Dan harus sigap setiap kali anak bos memerlukannya. Ada temannya yang terpaksa beristirahatnya di toilet. Ada teman yang bekerja di restoran, ditangkap karena ketahuan. Karena sebagai pembantu tidak boleh bekerja di restoran.
 
Sumber : NOMagz.com

...

Diskusi Perspektif Indonesia "Mengapa Timpang Data Pertanian ?"

Diskusi
Perspektif Indonesia

"Mengapa Timpang
Data Pertanian?"

Waktu :
Sabtu, 28 Nopember 2015

Tempat :
GADO-GADO BOPLO, jl. Gereja Theresia No. 41, Menteng - Jakarta Pusat.

Bersama :

• Prof. Dr. Bustanul Arifin (Ahli Ekonomi Pertanian)
• Nur Iswan (Pelaku Usaha Pangan & pertanian)
• Medrial Alamsyah (Pengamat Birokrasi & Pemerintahan)
• Ichan Loulembah (Host)

Penyelenggara :

• Populi Center
• Smart FM Network

- Broadcasting live on SMART FM Jakarta 95.9, Manado 101.2, Makasar 101.1, Banjarmasin 101.1, Balikpapan 97.8, Surabaya 88.9, Palembang 101.8, Medan 101.8 - Streaming radiosmartfm.com - Blackberry: SmartFM via google - Android: SmartFM via google play

Perspektif Indonesia tajam - dalam - bermakna

ULASAN :

Perihal data yang tidak solid memang bukan hal baru di negeri ini. Namun, data yang menggelembung terkait pangan dan pertanian sudah semestinya membutuhkan perhatian. Tidak kurang Wapres sudah mengingatkan. Mengapa soal ini terjadi? 

Prof. Dr. Bustanul Arifin
Siapa yang harus bertanggung jawab ? Yang mempublikasikan yaitu BPS. BPS mempublikasi 4x/setahun. BPS bertanggung jawab 25%, sedang Dinas/Kementerian 75% kebenaran data. Ada UU data pasar; khusus; makro. Sensus Ekonomi, Sensus Penduduk. Menghitung produktivitas dengan sampling. Separuh dilakukan dinas. Dikali luas lahan. Luas panen vs luas baku. Luas lahan pertanian pakai satelit 8,5 juta ha. Tapi Dinas (kementerian Pertanian) menyebut luas lahan 14 juta HA. Harusnya surplus 12,5 juta ton padi. 
Teknologi Ilmu Kebumian ITB bisa menghitung secara akurat. Ada fenomena low hanging fruit. Kalau bisa tidak perlu kerja keras. Juga sikap pragmatisme. Harusnya mengubah perilaku petani. Anggaran pertanian 2015 RP 32 T naik 200%. Mentan ditarget presiden dalam 3 tahun swa sembada beras, Jagung, kedelai. Sehingga mengajukan tambahan anggran untuk memperbaiki jaringan irigasi tersier. Disebut dengan istilah Upsus (Upaya Khusus). 
Kita tidak punya litbang. Brasil punya Litbang yang dikepalai presidennya. Brasil bisa menjadi sentra produksi kedelai dunia. Mentropiskan kedelai. Tidak sampai 10 tahun sudah ada hasilnya. Tidak sampai 30 tahun kedelai Brasil menyaingi kedelai USA. Politisi kita jarang mau berpikir jangka panjang seperti politisi Brasil. 
BPS harus merekrut banyak orang. Luas lahan diragukan akurasinya. Harus objektif. Data adalah hasil berpikir ilmiah. Kalau cara kita mendiagnosa salah, kita tidak akan menganggap data itu penting. Ini berarti matinya peradaban. Masyarakat ikut peduli. Masyarakat harus memberikan data akurat. Untuk sektor tambang petugas BPS tidk dilayani dengan baik. Hanya ditemui satpam. 
Forum masyarakat statistik. Data adalah simpul awal kebijakan. Januari 2016 akan lebih terasa, harga akan naik. April 2016 mulai kering lagi cuacanya. Minta BPS menambah karyawan kalau memang perlu untuk mensensus 26 juta petani. Sebagian besar penggilingan padi kita (99%) adalah skala kecil yang rendemennya 55-56%. 
Kita kalah dengan Thailand yang penggilingan skala besarnya sudah 30%. Cara kita panen/memetik kopi saja kalah kualitasnya dibanding negara produsen kopi lain. Sehingga kualitas kopi kita juga kalah. Harusnya pemerintah ada program pendidikan kepada petani. Setidaknya di 1 desa ada 1 penyuluh pertanian. Sekarang jumlah penyuluh masih kurang. 

Medrial Alamsyah
Ekonom pakai ceteris paribus. Marketing menggantungkan kepercayaan konsumen. Data antar unit saja bisa berbeda karena dibuat dengan kepentingan. Pengeluaran per bulan Rp 150.000 - RP 300.000 batas angka kemiskinan. Soal integritas bukan kepintaran. Struktur birokrasi terlalu banyak. Transisi dari metode lama ke BIG (Badan Informasi Geo-spacial). Tidak ada keseriusan. Tidak ada kebijakan. Soal ketakutan menteri dipecat manusiawi. Kebijakan seorang menteri berimplikasi terhadap jutaan rakyat. Menyebut surplus jagung, tidak perlu impor, tetapi kenyataannya jagung langka. Hampir semua pejabat bermasalah dengan data. Data salah karena ada oknum menikmati keuntungan. Performance budgeting tidak dilaksanakan dengan baik. 
Harus ada restrukturisasi di pemerintah. Harus ada figur yang kuat dan detil untuk mengelola data. Misal Jusuf Kalla ( Wapres). Badan Informasi Geo-spasial dimanfaatkan. Masalahnya konsolidasi. Harus ada kebijakan khusus. Single map policy. Di lapangan banyak masalah yang harus diperbaiki. Contoh penyimpan data yang baik USA. Data penduduknya baik. Ada penggabungan data. Bappenas tidak punya tupoksi adanya di Dirjen masing-masing Kementerian. 

Nur Iswan
Kita harus selalu optimis. Harus survive. Ada data pembanding. Data produksi, data konsumsi yang berasal dari pusat bisnis. Bila perlu riset sendiri. Akurasi penting dengan margin error kecil. 1967 the Economist meliput Brazil Agriculture. The Battle to Food Sources Change. Ada ancaman jutaan manusia kelaparan. 5 tahun kemudian Club of Rome melakukan studi bahwa pada abad 21 dunia akan kolap. 
Brasil melakukan langkah pertanian revolusioner. Hasilnya dalam 40 tahun Brasil menjadi salah satu negara produsen pangan besar. Misal kedelai dan jagung. Kesuksesan Brasil harus ditularkan ke negara-negara di Afrika dan di Asia. Supaya tidak ada konversi lahan pertanian. 
Key success 
1. Agriculture based; 
2. Capital Incentive Life Fund. Seorang petani brasil dengan lima karyawan mempunyai 3000 sapi; 
3.Brasil tidak menggantungkan subsidi; 
4. Farm Technique (modernisasi dan mekanisasi pertanian). 
Indonesia 1 HA sawah menghasilkan 5 ton padi. Sedang kedelai 1 ha 1.2 ton. Produktivitas kedelai Brasil dan Argentina 3 ton/ha. Kebutuhan kedelai. Indonesia 2,2 juta ton. Produksi 1,2 juta ton. Berpikir efisiensi. Tinggal optimalisasi struktur yang ada. Celakanya semuanya terjebak menghargai berlebihan terhadap orang yang seharusnya tidak dihargai berlebihan. 
Penghargaan terhadap petani dan peternak masih belum memadai. Jumlah petani dan peternak kita setiap tahun menurun. Kalau kultur bisnis pertanian dibikin bagus. Kunci pertanian adalah sustainability of the stock (di produksi). Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah produktivitas pertanian belum meningkat drastis. Bunga komersial tidak bisa diterapkan pada peternak sapi. Karena butuh waktu lama untuk investasi di peternakan sapi. Penguatan infrastruktur, storage, transportasi. 

Sumber : NOMagz.com




...

VALDAI Discussion Club "What are Asia’s Goals in the Asian Century?"

VALDAI Discussion Club

"What are Asia’s Goals
in the Asian Century?"

Waktu :
Jum’at, 27 November 2015.

Tempat :
Le Meridien Hotel, Jakarta

ULASAN :

Valdai Discussion Club mendiskusikan tentang perubahan-perubahan di kawasan Asia dan prospek untuk keterlibatan Rusia dalam proses tersebut. Pada 27 November, Jakarta menjadi tuan rumah Regional Conference of the Valdai Discussion Club, yang berjudul “Apakah tujuan Asia dalam Perabadan Asia?”
Negara-negara Asia telah mencapai tingkat kemajuan yang fantastis di bidang ekonomi dan sosial, dan pusat perhatian dunia telah beralih ke kawasan Asia Pasifik. Asia yang sedang berkembang ini akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi global. Sejah akhir abad ke-20, kawasan ini telah berkembang dengan slogan “Asia untuk Dunia,” sementara itu dunia pun telah mencari cara-cara untuk mendapatkan manfaat dari kekuatan ekonomi Asia ini.
Sekarang ini, ekonomi Asia sedang mencapai sebuah tahapan yang benar-benar baru. Aspirasi untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri berbarengan dengan persoalan tentang kualitas pertumbuhan dan tindakan untuk mengurangi perbedaan dan kesenjangan sosial. Sebagai hasilnya, model- model pembangunan nasional membutuhkan pertimbangan-pertimbangan ulang. Asia juga sedang menjadi platform untuk pembangunan aktif institusi-institusi internasional yang kebanyakan mampu mempengaruhi sistem dunia dan keseimbangan kekuatan.
Tujuan dari konferensi Valdai Discussion Club, yang akan membawa peneliti, intelektual, diplomat, pelaku bisnis dan figur publik ternama, adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam menyikapi dan menghadapi perubahan-perubahan di Asia, bagaimana Asia dapat berkembang lebih jauh, dan tentunya, apa prospek-prospek untuk keterlibatan Rusia dalam pembangunan ini?
Bagaimana pembangunan nasional dan regional mampu beradaptasi untuk dengan tantangan-tantangan dalam sistem global yang tidak beraturan? Akankah ekonomi Asia mencapai standar kualitas baru yang cocok dengan pertumbungan kelas konsumen? Apa peran Rusia dalam pembangunan regional dan bagaimana aktor-aktor di tingkat regional memandang Rusia?
Isu-isu tersebut ini dibahas oleh pakar- pakar /ahli-ahli ekonomi dan politik, yaitu:

1. Pangeran Norodom Sirivudh, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Huubngan Luar Negeri Kerajaan Kamboja (1993-1997), Dewan Penasehat Yang Mulia Raja; Pendiri dan Ketua Dewan Direksi Cambodia Institute for Cooperation and Peace. 
2. Kanwal Sibal, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh India untuk Rusia (2004– 2007), Wakil Menteri Hubungan Luar Negeri India (2002–2003), Dekan/Ketua Center for International Relations and Diplomacy, Anggota Dewan East-West Institute; 
3. Tan Sri Rastam bin Mohd Isa, Ketua dan Pimpinan Eksekutif Malaysia Institute of Strategic and International Studies; 
4. Carolina G. Hernandez, Presiden Pendiri dan Ketua Dewan Philippines Institute for Strategic and Development Studies; 
5. RahimahAbdulrahim, Direktur Eksekutif The Habibie Center; 
6. Alexey Volin, Wakil Menteri Komunikasi dan Media Massa Rusia; 
7. Stanislav Voskresenskiy, Wakil Menteri Ekonomi dan Pembangunan Rusia; 
8. Andrey Bystritsky, Ketua Dewan Foundation for Development and Support of the Valdai Discussion Club; 
9. GeorgyToloraya, Direktur Eksekutif Komite Nasional Rusia dalam Penelitian BRICS, 
10. Alexander Lukin, Direktur Center for East Asian and SCO Studies, MGIMO 

Informasi lebih detil/rinci dapat diakses melalui website http://habibiecenter.or.id/ atau http://valdaiclub.com/

Sumber : NOMagz.com


...

Diskusi Rumah Kebangsaan "Kasus Setya Novanto : Momen Bersih-Bersih DPR"

Diskusi Rumah Kebangsaan

"Kasus Setya Novanto :
Momen Bersih-Bersih DPR"

Waktu :
Jum’at, 27 November 2015

Tempat :
Kantor Rumah Kebangsaan. Jl. Patimura, No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta

Pembicara :

• Ikrar Nusa Bakti (LIPI)
• Refly Harun (Pengamat Hukum)
• Bivitri Susanti (PSHK)
• A. Setiawan (Dosen FISIP UPH)

Penyelenggara :

• Rumah Kebangsaan (RK)
• Transparency International Indonesia (TII)
• Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA)
• Perludem
• Kemitraan, Indonesia Corruption Watch (ICW)
• LBH Jakarta
• Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
• Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA)
• Turun Tangan

ULASAN :

Setelah menerima laporan kasus pencatutan nama Kepala Negara yang dilakukan politisi Senayan, Setya Novanto dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, kini bola panas berada di tangan 17 Anggota MKD yang ditunjuk untuk melakukan sidang guna mengusut tuntas kasus pelanggaran etika tersebut.
Sejumlah pihak menilai momentum ini dapat dijadikan sebagai pintu masuk untuk melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan DPR. Namun, muncul kegelisahan publik yang menanti keberanian MKD untuk bersikap transparan. menganggap bahwa persoalan ini penting untuk didiskusikan bersama untuk mencari upaya penyelesaian yang efektif dan realistis.

A. Setiawan
Penggagas copot Setya Novanto. Karena SN ketua DPR dan bertemu dengan capres AS (Donald Trumph). Azas kita adalah bebas aktif. Dukungan atas petisi pencopotan gagasannya sudah diikuti oleh 34.000 an follower. Semoga tindak lanjutnya MKD tidak konyol dan tidak mengecewakan. SN Sudah lama diperhatikan sebagai rent seeker sangat mengerikan.
Kita sedang membangun Indonesia baru yang bebas KKN. RRT yang lebih muda merdekanya sudah jauh meninggalkan kita. Apalagi mencatut nama Jokowi-JK. Para pelaku pembakar hutan ? Menyanyikan Indonesia Raya sambil menggunakan masker sangat menyakitkan hati.
Petisi menyuarakan hati nurani rakyat. Bebas KKN, adil dan makmur.

Bivitri Susanti
1. Peristiwa
2. MKD.
3. Tata beracara.
Tepat tidak ini masuk etik dan bukan pidana. Pidana belum terbukti. Ruang politik dan ruang hukum (rumit). Ada kesan memperdagangkan kepentingan. Ada persoalan teknis dan penegak hukum yang bisa dibeli.
MKD.
Dari track record MKD tidak bergigi. Ada konflik kepentingan besar. MKD = dewan etik. Menjaga kehormatan. Ditambah lagi SN ketua DPR dan berasal dari partai besar yang berpengalaman. 17 anggota MKD. Ada beberapa fraksi mengganti anggota MKD.
Tata beracara
Apa dimungkinkan terbuka. Mungkin sekali. Buat panel ad hoc yang terdiri 3 anggota MKD dan 3 anggota masyarakat. Kalau ada ancaman pencopotan. UU MD3. Prediksi vs harapan? Beranikah MKD? Bisa saja dengan adanya penggantian anggota MKD. Citra DPR sudah jatuh/terpuruk. Ini Momentum DPR untuk bangkit. Yakni dengan MKD berani menguak kebenaran.
Tahun 2006 Freeport pernah kena denda, karena terbukti menyuap militer Indonesia sebagai pengaman dan menyuap pemburu rente. Sanksi bisa berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian. Secara politik dapat kocok ulang. Masalahnya penggantinya dari partai yang sama.

Ikrar Nusa Bakti
Agak sulit untuk menjawab sidang MKD ini bisa berhasil atau tidak secara terbuka. Dari hitungan anggota MKD sangat mungkin sidang MKD terbuka. Apakah PDIP akan mendukung? Kalau anggota MKD Partai Demokrat abstain. Anggota MKD fraksi KIH 10 orang, sedang anggota MKD fraksi KMP 6 orang. Jadi sangat mungkin.
Ini bukan soal menang2an politik. Kalau PDIP solid. SN anggota kapitalis semu, pemburu rente. SS malah dituduh Komprador asing. Yang ada ijin pertambangan, bukan kontrak karya lagi. Ada perundingan dibalik layar yang merupakan kebohongan publik. Hak setiap orang untuk melapor ke MKD. Tidak bolehkah presiden mengajukan masalah etika ?. Politik itu tidak hitam-putih.
Ada 5 kasus SN tapi tetap terpilih jadi anggota DPR mewakili NTT. More money more power and more power earns more money. Power ethic juga penting. Apa kepentingan PDIP? Ini bukan sekedar pertarungan politik. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Yaitu menggeser SS, RS?.

Kurnia Ramadhan
Penggagas Petisi online sidang MKD terbuka. Sudah diikuti oleh 39.000 followers. Dan petisi pecat SN. SN tidak sadar sebagai pemimpin DPR yang mewakili aspirasi rakyat. Masyarakat NTT sudah ada yang menarik dukungan kepada SN. Di Medan kaum muda/mahasiswa tidak begitu tertarik politik.
Negeri ini tidak maju karena banyak orang baik diam.

Refly Harun
Aspek hukum. Normatif harusnya berterima kasih kepada SS yang melaporkan adanya pertemuan SN dengan Maroef Sjamsoedin (Freeport Indonesia). MKD terpecah, ada yang setuju, tidak setuju. Pertemuan sendiri melanggar etik. Anggota DPR bersifat purna waktu, harus melepaskan semua jabatan diluar anggota DPR.

Tjandra Hamzah (mantan Komisioner KPK). 
Keputusan hukum berdasar fakta bukan keputusan MKD. Tugas penegak hukum adalah mencari fakta. Apa yang ada dibalik (niat) apa motivasinya ? Bagaimana kronologis kejadiannya ? Beliau bersikap konservatif, maksudnya sebelum ada fakta tidak bisa memastikan SN bersalah.

Sumber : NOMagz.com




...

Public Session "Konferensi Radikalisasi/Deradikalisasi"

Public Session

"Konferensi
Radikalisasi/Deradikalisasi"

Waktu :
26 Nopember 2015

Tempat :
Goethe-Institut, Jakarta

Narasumber Plenary :

• Adrianus Meilala (Kompolnas)
• Dedi
• Mohammad Azila
• Eddy

Public Session :

Speakers :

• Drs. M Tito Karnavian, MA, Ph.D. (Police Inspector General)
• Sydney Jones (Institute for Policy Analysis of Conflict)
• Dr Thorsten Gerald Schniders (Editor Deutschlandfunk and Expert of Islam). 

NOMagz.com

....






 

Konferensi Pers Festival Sinema Prancis 2015

Konferensi Pers

"Festival Sinema Prancis 2015"

Waktu : 
Rabu, 25 November 2015 

Tempat : 
IFI Auditorium, Jalan MH Thamrin No. 20 (samping Sarinah) 

Pembicara :

• Tara Basro (Duta Festival Sinema Prancis 2015 dan nominasi aktris terbaik FFI 2015) 
• Nia Dinata (Sutradara dan Produser) 
• Marc Piton (Festival Director dan Direktur IFI) 
• Arnaud Miquel (Festival Programmer dan Koordinator Audio Visual IFI) 

Tahun ini adalah edisi ke-20 dari festival film asing tertua di Indonesia “Festival Sinema Prancis”, Institut Francais Indonesia (IFI) juga mengumumkan 8 Film Panjang Prancis dan 5 Film Panjang Indonesia terpilih yang akan diputar dalam Festival Sinema Prancis 2015 kali ini. 
Acara ini diikuti pemutaran tertutup film No.1 untuk box office 2015 di Prancis berjudul: THE NEW ADVENTURE OF ALADIN karya Arthur Benzaquen.  

Sumber : NOMagz.com

...

Talkshow HSF : "Smart City dan Pembangunan Kota di Indonesia"

Talkshow HSF :

"Smart City dan
Pembangunan Kota di Indonesia

Waktu : 
25 November 2015 

Tempat : 
Le Meridien Hotel, Jakarta 

Pembicara : 

1. Tri Rismaharini (Walikota Surabaya periode 2010 - 2015) 
2. Sigit Widyinindito (Walikota Magelang periode 2010 - 2015) 
3. Yayat Supriyatna (Pengamat Perkotaan)
4. Ilham Habibie (Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional) 

Moderator : 
Latief Siregar (Sindo Trijaya)  

Sumber : NOMagz.com

...

Special Talking ASEAN "The Dynamics and Future of Democracy in the ASEAN Region"

Special Talking ASEAN

"The Dynamics and Future
of Democracy
in the ASEAN Region"

Waktu : 
25 November 2015 

Tempat: 
Le Meridien Hotel, Jakarta 

Sambutan : 
Rahimah Abdulrahim (Direktur Eksekutif The Habibie Center)

Narasumber : 

1. Prof. Dr. Bridget Walsh 
2. Meydiatama Suryodiningrat 
3. Natalia Soebagjo  

Sumber : NOMagz.com

...

Konferensi Nasional Kota/Kabupaten HAM

Konferensi Nasional

"Kota/Kabupaten HAM"

Waktu :
Rabu, 25 Nopember 2015

Tempat : 
Hotel Aryaduta, Jakarta 

Hasil kerjasama :

• INFID
• ELSAM,
• KOMNAS HAM
• Kementerian Hukum dan HAM

Mempromosikan pelaksanaan HAM Oleh Pemerintah Daerah. 

Laporan Ketua Panitia :
Bambang Rantam Sariwanto (Sekjen HAM Kemenhukham)

Kata Sambutan : 

• Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial)
• Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri)
• Sofyan Djalil (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional)

Keynote Speech :
Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM)

Khofifah Indar Parawansa
Penyandang tuna netra berjumlah 2,8 juta orang di Indonesia. Tiap kementerian harusnya ada guiding block untuk memudahkan bagi penyandang disabilitas (khususnya tuna netra). Kecacadan mata karena minum minuman keras oplosan. Softdrink dicampur alkohol 95% yang dibeli di apotek. TPS yang tidak ramah terhadap lansia dan penyandang cacad. Sekolah masih belum ramah bagi murid penyandang disabilitas. Satu kabupaten di NTT 85% tidak punya KTP. Pernikahan dengan belis tidak ada. Pemberkatan nikah tidak ada. Tidak punya Kartu Keluarga. Anak yang lahir tidak bisa punya akte lahir. Bekerja sama dengan Kemendagri dibuat Format Desa Adat untuk Anak Suku Dalam. Kerja sama antar Kementerian Sosial, Dalam Negeri, Hukum dan HAM, Kesehatan. Keynote Speech Yasonna H. Laoly, (Menteri Hukum dan HAM). Komitmen pemenuhan HAM berdasar Pancasila dan UUD 1945. Ranham menggabungkan Ranpecad. Akte Lahir bagi anak sangat penting untuk sekolah, medapatkan pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Banyak penduduk belum mempunyai KTP. Rancangan Aksi Nasional HAM 2015-2019 diselaraskan dengan Sustainable Development Growth. Aksi HAM daerah (propinsi, kabupaten, kota). 

Nur Kholis
Kota HAM penting. Krn kota adalah ruang kolektif bagi warganya. Hak apa saja? Semua hak politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Beberapa isu penting yaitu urbanisasi, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah, daftar pelanggaran HAM oleh pemda meningkat. Leadership kepala daerah bagus contohnya Wonosobo. Paradigma dan partisipasi publik juga berperan. 

Indriaswati Dyah Saptaningrum
Kota HAM bukan sekedar jargon. Tapi juga komitmen politik lokal. Gerakan kota HAM dunia yang digawangi kota Gwangju di Korsel. Sehingga menjadi kesatuan politik. Sugeng Bahagijo (Direk INFID) Yang baru adalah yang menjadi pelaksana bukan hanya pemda, Komnas HAM, KontraS saja; tapi semua stake holder. Bertumpu pada ide-ide (imajinasi) di daerah sendiri. Pembangunan inksklusif. Smart city (metode) vs kota ramah HAM (tujuan). Mengajak warga menyampaikan apa yang penting. 

Mualimin Abdi
Apakah pem punya kapasitas unt kota ramah HAM? Kota Peduli HAM = Kota Ramah HAM. Agar tidak ada lagi pelanggaran HAM. 

HS Dilon (penanggap)
Rakyat dianggap bawahan bukan bos. Hanya 11% rakyat Indonesia sejahtera. Perlu perubahan paradigma. People driven development.

Sumber : NOMagz.com

...

Habibie Center : Talkshow "Mengukur Kinerja Kabinet Kerja"

Habibie Center :
Talkshow

"Mengukur Kinerja Kabinet Kerja"

Waktu : 
Selasa, 24 November 2015

Tempat : 
Hotel Le Meridien, Jakarta 

Narasumber :

1. Darmawan Prasodjo / Darmo (Staf Kepresidenan) 
2. M. Sohibul Iman (Ketua Partai Keadilan Sejahtera)
3. Maruarar Sirait (Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan)
4. Purbaya Yudi Sadewa (Pengamat Ekonomi)
5. Indria Samego (Profesor Riset Politik LIPI dan Dewan Pakar The Habibie Center)

Moderator : 
Marissa Anita (News Anchor NET TV)

ULASAN : 

Purbaya Yudi Sadewa
Ketika pemerintah menaikan harga BBM, beras miskin belum turun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 4,73% sudah lumayan. "Bank Indonesia yang menghambat," jelas Purbaya. Masih ada tim ekonomi yang belum kuat. Misalnya Kementerian Pariwisata. Tol laut konsepnya berbeda-bedda antara perhubungan vs PUPR. 
Sistem perencanaan juga lemah. Bappenas harusnya mendidik perencanaan di daerah. Impor beras jangan diharamkan sepanjang diperlukan. Jangan menimbulkan spekulasi.

M. Sohibul Iman T
Kritik konstruktif diperlukan. Jkw-JK butuh kritik sebagai alarm. Mengenai leadership, " konflik terbesar diantara anggota kabinet. Contoh kasus Sudirman Said vs Setya Novanto." Kekompakan belum terbentuk. Jkw-JK keduanya orang lapangan. Saat Jkw ke luar negeri pemerintahan diserahkan Luhut Panjaitan bukan ke JK. 
Nawa Cita terbentur masalah Budi Gunawan. UU Tax Amnesty + UU KPK diajukan bersamaan, sehingga terhambat. Nawa cita 2 dan 4. Nawa Cita 1 SBY selama 10 tahun tidak menghukum mati. Menurut Shohibul, "simbol kedaulatan diwakili bu Susi Pudjiastuti." Anggaran KPP meningkat dari 6T jadi 10T. Kedaulatan pangan kita hanya diatas Myanmar dan Kamboja saja. 

Indria Samego 
Presiden Jkw beyond elite, dan tidak ada darah biru. Berarti orang makin rasional memilih pemimpinnya. Jokowi berhadapan dengan akumulasi soal2. Misal waduk Jatigede di Sumedang. Bendungan di NTT. Pemerintahan yang dibentuk berbeda dengan kabinet2 sebelumnya. Selain perlu adanya perombakan anggaran namun ada kebijakan2 yang menimbulkan kritik. Misal pemilihan Kapolri. Panglima TNI berasal dari AD lagi. 
Yang diperlukan adalah konsolidasi.
Ad komitmen Jkw soal kehadiran negara di masyarakat. Dari master jadi manajer. Gaduh. Formulasi kebijakan, egoisme sektoral. Integrasi dan kesinambungan diperlukan. KISS ke istana sendiri-sendiri. Antrian panjang di bandara Ternate. 34 Kementerian telalu banyak. Koordinasi sulit. Instruksi harus tegas dan jelas. PAN akan diakomodasi dalam kabinet. 

Darmawan Prasojo (Darmo) 
Menurutnya, perlu untuk merubah APBN. Subsidi BBM 51% dinikmati orang kaya. Anggaran negara dialihkan ke sektor yang lebih produktif. Menuut Darmo, perlu ada perubahan paradigma. Sebelum Jokowi, banyak proyek mangkrak, yang sekarang bisa dijalankan.   
Anggaran juga banyak dialihkan untuk rakyat, misal Kartu Indonesia Pintar. Kapasitas dan akses kapital UKM. Program Kredit Usaha Rakyat. Bottleneck perijinan, dwelling time. Apa sumbatannya. Cari jalan keluarnya, misalnya perubahan nomenklatur. Bukan sekedar how much we spent ? How good we spent ? Lelang pra-DIPA. Penerimaan pajak tidak tercapai, mengapa ? Masih perlu koordinasi yang lebih baik. Waduk Jatigede dibangun 1965. 

Maruarar Sirait
Banyak kisruh di Indonesia adalah masalah politik. Adanya 2 kubu, yakni KMP dan KIH. Terpecahnya Golkar dan PPP. Menurut Maruara, "ekonomi sedang turun tapi target penerimaan pajak naik 39%." 

Sumber : NOMagz.com

...

World Forum for Muslim Democrats 2015

The Habibie Center :

"World Forum
for Muslim Democrats 2015"

Waktu : 
23 - 24 November 2015 

Tempat : 
Hotel Le Meridien, Jakarta 
  
Penyelenggara :
The Habibie Center

FIRST DAY 23

 November 2015

Welcoming Remarks :
Rahimah Abdulrahim (Executive Director, The Habibie Center)

Opening Remarks :

1. Jiro Hanyu (Chairman, The Sasakawa Peace Foundation, Japan)
2. Khalid Jaafar (Executive Director, Institut Kajian Dasar Malaysia)
3. Representative from SETA Turkey 

Keynote Speech :
H. E. Dr. Anies Baswedan (Minister of Education and Culture, Republic of Indonesia)

Speech by :
Nurul Izzah (Member of Parliament, Malaysia Read on behalf of Datuk Seri Anwar Ibrahim, Chairman of the World Forum for Muslim Democrats)

Breakup Session :

Group 1: 
Islamic State (ISIS), Sectarian Conflict and Islamic Extremism 
Moderator: 
Kilic Bugra Kanat (Research Director, SETA Foundation in Washington DC)

• Ufuk Ulutas (Director, SETA, Turkey)
• Dr Abolghasem Jafari (University of Religions and Denominations (Iran) 
• Satoshi Ikeuchi (Associate Professor, Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo, Japan)

Group 2: 
Human Rights and Refugees (Rohingya and Syria) 
Moderator: 
Thomas Vargas (Country Representative, UNHCR, Indonesia)

• Kamaruddin Jaffar (Member of Parliament, Malaysia)
• Thorsten Hutter (Deputy Head of the German Embassy to Indonesia
• Taha Ozhan (Member of Parliament, Turkey)

Group 3: 
Islamophobia and Minorities (Muslim minority in non-muslim countries) 
Moderator: 
Shada Islam (Director of Policy, Friends of Europe and Freelance journalist)

1. Akifumi Ikeda (President, Toyo Eiwa University, Japan)
2. Tariq Ramadan (Professor, Contemporary Islamic Studies in the Faculty of Oriental Studies, The University of Oxford)
3. Komaruddin Hidayat (former Rector, UIN Syarif Hidayatullah) - absent

Group 4: 
Social Justice and Rule of Law (Non-muslim minority in Muslim countries) 
Moderator: 
Endy Bayuni (Former Chief Editor, Jakarta Post)

• HE Datuk Saifuddin Abdullah (former Minister of Higher Education, Malaysia)
• Azyumardi Azra (UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia)
• Mohammad Reza Dehshiri (Deputy Dean,School of International Relations (Tehran, Iran) in Academic Cooperation)

Closing Plenary

Way forward (What to be done and role of media and other actors) 
Moderator: 
Bridget Welsh (Associate Fellow, The Habibie Center)
Group 1 Moderator: Kilic Bugra Kanat
Group 2 Moderator: Thomas Vargas
Group 3 Moderator: Shada Islam
Group 4 Moderator: Endy Bayuni

SECOND DAY

24 November 2015

Opening remarks (Summary of Day 1 proceedings):
Prof. Dr. Bridget Welsh (Senior Associate Fellow, The Habibie Center)

Welcoming speech :
Rahimah Abdulrahim (executive Director, The Habibie Center) 

Keynote Speeches :

1. Surin Pitsuwan (Former Secretary General, the ASEAN Secretariat)
2. Mohamed Azmin Ali (Chief Minister of Selangor, Malaysia)

Closing Ceremony :
Declaration and Action Plan Closing remarks (speaker TBC)  

Sumber : NOMagz.com

...