Diskusi YSNB "Sejarah Peradaban Dan Pancasila"

Diskusi YSNB

"Sejarah Peradaban 
dan Pancasila"

Waktu : 
Hari Sabtu, 07 November 2015 

Tempat :
Merak Room, Jakarta Convetion Center (JCC)
Jl. Gatot Subroto, Jakarta, 10270 

Pembicara : 

• Dr. Riwanto Tirtosudarmo
• Prof. Dr. Ki Sri Edi Swasono

Moderator : 
Ahmad Rizali 

Penyelenggara : 
Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), (Iman Sunario, Ketua Pengurus YSN)

ULASAN : 

Diskusi ini merupakan Seri Keempat dari Diskusi Panel Serial “Membangun Budaya Bangsa dan Nilai Keindonesiaan Demi Masa Depan Bangsa”, yang berlangsung dari bulan Agustus 2015 s/d Desember 2016. 
  
Menurut Edi Swasono,ada tiga nilai yang menjadi gestaltung (bahasa Jawanya, guoyo) orang Indonesia yaitu kebersamaaan; kekeluargaan dan keinginan bersatu. Bung Hatta pada 1931 mengatakan tidak akan ada persatuan tanpa kemerdekaan. Soekarno pada 1 Juni 1945 menyebutkan Pancasila sebagai common denominator. 
Jadi Pancasila adalah unsur keberadaan Indonesia. Beliau tidak setuju penghapusan ujian nasional. Paling tidak ilmu bumi, sejarah dan bahasa Indonesia harus diujikan. Mata kuliah ekonomi regional menurutnya kurang tepat harusnya diganti dengan ekonomi kepulauan. Mencerdaskan kehidupan tidak sama dengan sekedar mencerdaskan otak. 
Selain Tri-Darma Perguruan tinggi harus ditambahkan bahwa universitas merupakan pusat kebudayaan. Perguruan tinggi mengalami penyakit acdemic poverty dan academic hegemoni. 
Proklamasi kemerdekaan bermakna politis, ideologis dan budaya. Yang terpenting adalah proklamasi budaya yang merubah mindset dari mental terjajah menjadi merdeka. Program Trisakti Jokowi tidak dapat terlaksana selama kita menganut sistem ekonomi neo-liberal. Istilah yang benar societal welfare bukan welfare society.  

Sumber : NOMagz.com

...

Malam Anugerah Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015

Malam Anugerah 
 Bung Hatta Anti -
Corruption Award 2015 

Waktu :
Kamis, 5 November 2015

Tempat : 
Financial Club, Graha Niaga, Sudirman, Jakarta

ULASAN :

Penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) kembali diadakan. Untuk tahun 2015, penghargaan diberikan pada mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo.

Acara yang digelar di Financial Club, Graha Niaga, Jakarta, Kamis (5/11/20115) malam tersebut dihadiri beberapa tokoh. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, yang turut memberikan sambutan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Buysro Muqoddas. Tampak pula tokoh anti korupsi. Todung Mulya Lubis.  

Dalam sambutannya, anggota Dewan Juri BHACA Zainal Arifin Mochtar mengatakan, sebelumnya ada 16 tokoh yang dicalonkan mendapatkan penghargaan tersebut.   Namun, setelah menjalani proses penilaian, akhirnya Risma dan Yoyok ditetapkan sebagai penerima penghargaan.   "Kami melakukan riset di lapangan, wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat yang diannggap dapat memberikan informasi. Setelah itu, dewan juri menyerahkan penilaian kepada Komite BHACA," jelas Zainal.   Penerima penghargaan tersebut harus memenuhi kriteria, di antaranya tidak pernah menerima suap, bersih korupsi, mampu memberi insppirasi bagi orang lain dalam melawan korupsi, serta tidak menyalahgunakan jabatannya.   

Sementara Ketua Dewan Pengurus BHACA Natalia Soebagyo mengatakan, melawan korupsi memerlukan kegigihan dan komitmen untuk mempersempit ruang geraknya.   Selain itu, diperlukan pemimpin yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi kejujuran dalam mewujudkannya.   "Tak mudah memang mengamalkan prinsip tersebut, terutama jika lawannya korupsi,"ujar Natalia Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi Risma menjadikan Surabaya kota yang bersih tidak hanya lingkungan fisiknya, tapi juga bersih tanpa korupsi dalam tata kelola pemerintahannya.   

Ketua Dewan Juri BHACA 2015, Endy M. Bayuni mengatakan, salah satu program Risma yang dinilai mampu menekan praktik korupsi adalah sistem e-government yang diterapkannya pada seluruh sektor.   "Ibu Risma menerapkan e-government. Hal ini sangat jauh mengurangi ruang praktik-praktik korupsi. Masyarakat bisa memonitor perkembangannya," ujar Endy. Selain e-government, Endy dan tim juri lainnya menilai, sepak terjang Risma dimulai saat masih menjabat Kepala Bagian Bina Program Pembangunan di Pemkot Surabaya dan memulai e-procurement (lelang pengadaan barang elektronik) agar proses lelang berjalan secara transparan tanpa korupsi.
Selain Endy, dewan juri BHACA 2015 lainnya adalah aktivis antikorupsi Aluky D. Djani dan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal  

Dewan Juri menyatakan bahwa baik Risma maupun Yoyok, keduanya keluar sebagai peraih penghargaan menyingkirkan 14 nama lainnya.  Risma maupun Yoyok memenuhi nilai dan karakter layak diberi penghargaan BHACA, yaitu pribadi yang bersih dari praktik korupsi, tidak pernah menyalahgunakan jabatannya, menyuap atau pun menerima suap. Kriteria lainnya adalah aktif, inspiratif serta mampu memengaruhi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.   

Tri Rismaharini

Dalam sambutannya, Tri Rismaharini mengatakan, mencegah korupsi tidak bisa dilakukan manual, tetapi harus dengan sistem. Karena itu Risma membangun sistem elektronik, guna mencegah praktik korupsi yang terjadi lingkungan birokrasi dan masyarakat Surabaya.

"Saya tidak mungkin satu per satu mengarahkan PNS yang jumlah 18 ribu lebih di Pemkot Surabaya untuk tidak korupsi. Tetapi yang kami lakukan adalah membuat sistem untuk membatasi saya, dan seluruh PNS, sehingga bekerja sesuai sistem yang telah dibuat." Menurut Risma dengan sistem elektronik, pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan transparan, cepat, dan terukur. Hal itu bisa memerkecil terjadinya praktik korupsi.

"Di Kota Surabaya layanannya mulai dari kelahiran sampai kematian. Belum lagi perizinan yang setiap hari jumlahnya 250-350 izin. Jika dilakukan satu per satu, berat. Tetapi dengan sistem elektronik, semuanya jadi cepat, transparan, dan terukur," katanya.

Risma menambahkan, dengan pelayanan berbasis sistem elektronik, akan lebih memudahkan kontrol pelayanan baik dari segi waktu maupun kualitas. "Dengan sistem, kita tidak bertemu langsung sehingga tidak ada kontak-kontak di luar sistem tersebut," kata dia.

Diakuinya, meski banyak dinilai sukses oleh banyak orang atas terobosannya di bidang kebijakan pemerintahan, tetapi ia tak lepas dari kesulitan dalam penerapan sistem elektronik. Yakni sosialisasi kepada PNS dan masyarakat agar paham penggunaan sistem tersebut.

"Butuh waktu memang agar PNS dan masyarakat bisa menerapkan sistem elektronik tersebut," tuturnya.

Bagi Dewan Juri, Risma telah memulai e-procurement atau lelang pengadaan barang elektronik agar proses lelang berjalan secara transparan tanpa korupsi. Saat itu ketika Risma masih menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Program Pembangunan di Kota Surabaya.

Sistem e-government yang diterapkan Risma di seluruh sektor pemerintahan membuat kontrol pengeluaran dinas-dinas menjadi lebih mudah, mencegak praktik korupsi, dan menghemat Rp 600-800 miliar anggaran tiap tahunnya.

Risma juga dianggap memberi teladan dengan praktik langsung di lapangan. Kemunculan dia di lapangan atau jalanan menjadi ciri khas yang perlu dilakukan oleh seorang kepala daerah.

Di tangan Risma Surabaya menjadi kota yang cantik dan tertata, tidak hanya di pusat kota tapi juga di pelosok. Selain bersih lingkungan fisiknya, Surabaya juga bersih tanpa korupsi dalam tata kelola pemerintahannya.

Risma mendapatkan penghargaan BHACA 2015, karena berprestasi menjadikan Kota pahlawan tidak hanya bersih dari sisi lingkungan fisik, tapi juga bersih korupsi dalm bidang tata kelola pemerintahan.

Yoyok Riyo Sudibyo
Sementara Bupati Batang periode 2012-2017 Yoyok Riyo Sudibyo dinilai konsisten dalam mendukung praktek antikorupsi sejak awal ia menjabat Bupati Batang.   "Sejak awal ketika dia terpilih menjadi bupati, dia membuat komitmen, konsisten. Melibatkan masyarakat dan juga lembaga-lembaga lain untuk membantu menjalankan pemerintahan yang transparan.
Sejak menjabat Bupati Batang, Yoyok telah membuat Surat Pernyataan Bupati Batang tidak meminta proyek dengan mengatasnamakan pribadi, keluarga, atau kelompok.   Selain itu, dia juga membuat pakta integritas pelaksana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta mengadakan Festival Anggaran agar seluruh perencanaan anggaran dipamerkan kepada masyarakat secara transparan. Yoyok juga menggandeng Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih.   Pada masa kepemimpinannya, Batang menjadi daerah pertama di Jawa Tengah dalam pencanangan zona integritas bebas korupsi, melakukan penghematan Kabupaten Batang sampai Rp 5-6 miliar, berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah Rp 14,4 miliar dan efisiensi belanja pegawai Rp 42,2 miliar.

Sumber : NOMagz.com
...

Dialog Kemitraan “Best Practices Membangun Kemitraan Dengan Pemerintah”

Dialog Kemitraan
“Best Practices
Membangun Kemitraan
dengan Pemerintah”

Waktu :
Rabu, 4 Nopember 2015 

Tempat :
Multi Function Room, Paramadina Graduate School Universitas Paramadina,
Gedung Energy Lantai 22, Kawasan SCBD, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta

Narasumber :
Raden Siliwanti (Kementerian PPN/BAPPENAS)

Moderator :
Prabu Revolusi

ULASAN :

Dalam sambutannya, rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmansyah menyatakan bahwa negara modern Inggris dengan PM Margareth Thacher pemerintah campur tangan di segala bidang di tahun 1980-1990an. Hal ini diikuti Ronald Reagan di Amerika Serikat. Indonesia Pakto (Paket Oktober 1988), modal mendirikan bank cukup Rp 2 miliar. Kemudian internet muncul yang merubah secara radikal sistem yang ada. 
Pemerintah sebagai aktor utama mendapat tantangan kompleksitas masyarakat. Parlemen, yudikatif, eksekutif, merupakan komponen trias politica. Pemerintah hanya menjadi salah satu komponen, yang lain korporasi, akademi, serta civil society sehingga terjadi kemitraan dengan pemerintah. 


Sementara narasumber utama,  Raden Siliwanti memberikan beberapa poin sebagai berikut :
Dalam strategi Pembangunan Nasional, Nawacita dan visi & misi RPJMN 2015-2019, ada 228 program teknis di 85 kementerian/lembaga. Norma Pembangunan Kabinet Kerja. Dimensi pembangunan manusia, sektor unggulan, dimensi kemerataan dan kewilayahan.
Kondisi ini memerlukan kepastian penegakan hukum, keamanan & ketertiban Quick wins dan program lanjutan lainnya. Sistem perencanaan & penganggaran pembangunan nasional. RPJM nasional dan RPJM Daerah. 
UU SPPN (No 25/2004) dan UU Keuangan Negara (No 17/2003) Hubungan Bappenas dan Kementerian/Lembaga dalam mendukung Program Pembangunan Nasional. 
Hubungan pemerintah dan masyarakat Forum konsultasi publik dalam proses perencanaan pembangunan. Ini semua sudah tercantum di websitenya. Kebutuhan pendanaan infrastruktur pasca RPJMN 2015-2019. Keputusan berkerja sama dengan badan usaha. Perkembangan pengaturan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kondisi existing kelembagaan KPBU.
Kunci sukses pelaksanaan KPBU. Indonesia anggota Open Government Partnership yang anggotanya 60 negara.

Sumber : NOMagz.com

...

Seminar Nasional "Tata Kelola Kehutanan dan Iklim"

Seminar Nasional

"Tata Kelola Kehutanan 
dan Iklim" 

Waktu : 
Selasa, 3 Nopember 2015

Tempat : 
Hotel Sari Pan Pacific, 
Jl. MH Thamrin No 6. Jakarta Pusat

Host :

1. Norwegian Embassy
2. Kemitraan

Sambutan :

1. Monica Tanuhandaru (Direktur Eksekutif Kemitraan)
2. Stig Traavik  (Dubes Norwegia)
3. Kementerian LHK, disampaikan Nur Masripatin sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. 

"Talkshow"

Pembicara : 

1. Monica Tanuhandaru 
2. Nur Masripatin 
3. Stig Traavik (Dubes Norwegia)

Moderator :
Wimar Witoelar 

ULASAN : 

Monica Tanuhandaru 
Sudah 2 bulan bicara asap tapi tidak bicara hutan dan deforestasi. 450-850 ribu HA luas deforestasi hutan di Indonesia. Ada 96 juta HA HPH yang dikelola masyarakat hanya 1,2%. 10.2 juta orang miskin tinggal di sekitar hutan. Penanganan konflik masyarakat adat. Dana 2015 belum turun. Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Kerugian RP 9,7 T tidak terpungutnya dana reboisasi dan PSDH. Penegakan hukum harus ada koordinasi yang baik antar polisi, jaksa, hakim, PPATK, KPK. Pemerintah menyediakan 9,8 Juta HA lahan untuk reformasi agraria. INDC bottom up. Apa INDC dibuat bottom up ? RPJM kabupaten/kota ? Penegasan Kemitraan. Masyarakat sipil kekuatannya sama. Perlu sinergi Kemitraan, swasta dan pemerintah. Tidak boleh saling meniadakan. Pemerintah memberikan ruang dan memberi kesempatan masyarakat sipil, akademisi, media berperan. Jakarta tidak mempresentasikan nasional. Di daerah kondisinya jauh lebih sulit yang menyebabkan akademisi kurang berdaya. Kemitraan memberikan kritik bila peme mengambil keputusan yang buruk. 
Upaya menjaga hutan. Perlu penyebar luasan pengetahuan pejabat kabupaten/propinsi Jangka panjang masyarakat sipil bisa memahami perlunya menjaga hutan dan sadar perubahan iklim. 

Nur Masripatin 
Bicara hutan dan perubahan iklim bukan hanya pengurangan emisi. Sektor hutan memegang peran penting dalam pembangunan. Pemerintah, civil society dan swasta, semuanya berperan dalam menangani perubahan iklim. Perlu bantuan semua pihak. Media membantu menyebarkan program-program Kementerian LHK. Nur Masripatin Baik untuk diskusi tanggung jawab masing-masing pihak. Perubahan iklim lokal dan nasional. 15 juta HA lahan gambut yang ada. Dan terjadi kebakaran lahan gambut Terkait dengan perubahan iklim sarat dengan isu global. Dampak kebakaran hutan. Menuju Paris kita tidak perlu khawatir menjadi bulan2an. COP semua negara sepakat mengurangi emisi. COP akan mengundang semua kepala negara untuk menyampaikan kesepakatan. Persiapan ke Paris pak Wimar akan membantu mengkomunikasikan aspirasi Indonesia. Kerjasama penguatan dan penyadaran untuk mencegah terjadinya kebakaran. Untuk mengubah pola pikir dan pola tindak. Melindungi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Track negosiasi perlu untuk membangun kekompakan. 

Stig Traavik 
Climate change is not the problem. The problem is deforestation. We pray for rain. The rain is not enough. It is about land conversion. Moratorium pemberian ijin HPH. Dubes Simpati terhadap bencana kabut asap. 
Berharap hujan cepat turun. Peme Indonesia sudah berkomitmen mencegahnya tahun depan. Mencegah perusakan hutan dan lahan gambut. Indonesia adalah negara di bagian selatan yang pertama berkomitmen mengurangi emisi 

Plenary Session

"Perbaikan Tata Kelola
Kehutanan dan Iklim"

Pembicara 

1. Hadi Daryanto (Dirjen Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan)
2. Abetnego Tarigan (WALHI) 
3. Lulu (Epistema) 
4. Prof. Hariadi kartodihardjo 

Moderator :
Chalid Muhamad

Sumber : NOMagz.com

...

Konferensi Indonesia-Jerman tentang Pluralisme "Agama, Negara dan Masyarakat di Abad ke-21"

Konferensi
Indonesia-Jerman
tentang Pluralisme
"Agama, Negara dan Masyarakat
di Abad ke-21"

Waktu : 
Senin, 2 Nopember 2015

Tempat :
Goethe Haus. Jl. Sam Ratulangi 9-15, Jakarta

Panelis I

• Bambang Iriani Djajaatmadja, SH, LLM, (Kemenhukham) 
• Markus Loning (Vice President of Liberal International, mantan Federal Government Commisioner for Human Rights Policy) 
• Siti Ruhaini Dzuhayatin (UIN Jogjakarta)
• Prof. Franz Magnis Suseno (STF Driyarkara) 
• Prof. Dawan Rahardjo, LSAF

ULASAN :

Bambang Iriani Djajaatmadja, SH, LLM
Psl 28E UUD Perlindungan dan Kebebasan Beragama. Tidak dikenal Perda Syariah, yang ada ada Perda (30%), 70% menyangkut akhlak. Perda Syariah isinya tidak mengatur agama tapi hal-hal umum. Yang jadi persoalan adalah implementasinya. Peraturan Bersama Menteri 2006 pembangunan rumah ibadah dari segi hukum sudah jelas. Tapi pelaksaannya saja yang bermasalah. 

Markus Loning
Hukum jerman ketinggalan jaman karena dibuat 30 tahun lalu. Contoh pernikahan antar Katolik dengan Kristen tidak mungkin. Penodaan agama belum diatur. 

Siti Ruhaini Dzuhayatin
Moral punishment oleh masyarakat bisa lebih berat. Controling women in a simple way 
Prof. Franz Magnis Suseno (STF Driyarkara). Pancasila ada sila Ketuhanan tapi Imdonesia bukan negara agama. Ahmadiah dan Syiah menjadi sasaran. Memberlakukan Qanun Jinnayat kepada non muslim di Aceh perlu dicegah dan pemerintah pusat perlu turun tangan untuk mencegahnya. Perlu menghindari tindak kekerasan beralasan agama. Masalah seberapa berani negara menegakkan hukum. Negara harus melindungi minoritas. 

Prof. Dawan Rahardjo
Arti kebebasan beragama secara lingkungan. Demokrasi liberal. Indonesia negara sekuler. Freedom of Expression. Mayoritas Suni menerapkan khilafah. UUD menjamin kebebasan beragama, tapi dalam prakteknya ada ketidak bebasan. 

Panelis II

• Endy Bayuni (Senior Editor, Jakarta Post) 
• Andy Budiman (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman /SEJUK) 
• Martin Ramstedt (Max Planck Institute fur ethnologie Halle) 
• Achmad Uzair Fauzan (UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta) 

ULASAN :

Andy Budiman
Isu tanggung jawab media bukan isu yang terpenting? Memelihara dan membela orang-orang yang akan membela agama lebih penting. Kebebasan ekspresi tidak berarti media tidak boleh mengkritik hal-hal yang dianggap suci oleh agama. Masyarakat Indonesia cenderung tidak memilih partai Islam. Apakah anda setuju rumah tinggal dekat kaum Syiah ? Apakah anda bisa menerima LGBT? Islam belum mengalami reformasi. Keberadaan UU yang membatasi dan merupakan ancaman bagi kebebasan berekspresi; tapi digunakan aparat untuk represi. Masyarakat kita bersikap selektif demokrat, yang mendukung hal-hal yang sesuai dengan aspirasinya. Mereka mendukung Pemilu, mendukung kebebasan pers. 

Panelis III

• Mubarok Tolchach (Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama)
• Faruk Tuncer (Forum Muslimmischet Stipendiatinnen & Stipendiaten)
• Siti Musdah Mulia (Nahdatul Ulama)
• Judith Schlehe (Albert Ludwigs - University Freiburg)

Yang sulit masuk kategori agama atau kepercayaan. Untuk kepercayaan dilayani Kemendikbud. 

ULASAN :

Mubarok Tolchach
Secara sistem sudah bagus cara negara mengatur kebebasan beragama. Ada 6 agama yang diakui oleh negara dan yang belum diakui negara juga dijamin keberadaannya oleh negara. 
Pemerintah harus bergerak berdasar aturan :
 1. Tidak semua WNI tahu UUD 
2. Pengelompokan tempat tinggal berdasarkan agama, dan tidak saling mengetahui agama lain. 
3. Pengaturan yang saling bertabrakan. Perumpamaan murid Khong Hu Cu 3x8 = berapa ?

Siti Musdah Mulia
Bangga sebagai warga Indonesia. Karena founding father mengakui adanya pluralisme. Bagaimana Kementerian Agama menjadikan agama sebagai pemersatu. Indikator sukses adalah spiritualitas, misal dalam wujud tidak ada korupsi. Perberdayaan komunitas semua WNI termasuk 400 agama lokal. Perlindungan berpijak Pancasila dan UU. 
Ada 4 penyebab intoleransi agama 
1. Faktor budaya yang cenderung mendiskriminasi/intoleran. 
2. Faktor struktural ada 400 regulasi yang mengekang. 
3. Faktor teologis. NU cenderung konservatif dan tidak moderat. 
4. Faktor politik. Agama dijadikan jualan dalam Pemilu. 

Judith Schlehe
Bicara minoritas ini soal kategori. Di Jerman situasinya sama maksudnya tidak jelas mereka ini Katolik atau Kristen tapi campuran (Generalisme). Konsep agama masih terkait pemerintah yakni Pancasila dan 6 agama resmi yang diakui. Praktek kepercayaan Ratu Roro Kidul. Praktek kepercayaan dilakukan oleh semua umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Paranormal juga salah satu praktek di Indonesia. 

Diskusi Panel
Tingkat Tinggi

Moderator :
Moritz Kleine-Brockhoff (Friedrich Maumann Stiftung fur die Freiheit/FNF) 

Panelis :

• Eva Sundari (PDIP, Anggota DPR RI) 
• Prof. Fritz Schulze (Univ. Gottingen) 
• Markus Loning (Vice President of Liberal International, mantan Federal Government Commisioner for Human Rights Policy) 
• Prof. Azyumardi Azra (UIN Jakarta)

ULASAN :

Prof. Azyumardi Azra (UIN Jakarta)
Tidak ada pilihan kecuali demokrasi dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di Timur Tengah ada state terorism dan social terorism. Lag of sensitivity menyebabkan intoleransi beragama. Perayaan Asura dilarang di Bogor sebab hanya 4 keluarga, tapi mau mendatangkan banyak habib dari luar Bogor. Yang terjadi perselisihan antar habib Syiah dan habib non-Syiah. NU dan Muhammadiyah sebagai major mainstream diharap bersikap; jangan berdiam diri. 
Beliau pernah menolak calon mahasisiwi dari Saudi Arabia yang ingin tetap memakai burka saat kuliah di UIN. Karena memakai burka bukan kebiasaan di Indonesia. Dia menganjurkan cukup pakai jilbab saja.

Slide foto-foto selama acara

Slide Noorhaidi Hasan :

klik gambar untuk memperbesar

Sumber : NOMagz.com

Media Briefing "Asian Infrastructure Investment Bank dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Indonesia"

Media Briefing

"Asian Infrastructure

Investment Bank

dan Dampaknya terhadap

Masyarakat Indonesia" 

Waktu : 
Minggu, 1 November 2015
Tempat : 
Bakoel Koffie Cikini

Pembicara : 

• Hidayati (WALHI)
• Titi Soentoro (Aksi for Gender, Social and Ecological Justice)
• Andre 

Penyelenggara : 
Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (Puspa Dewy, Ketua)  

Sumber : NOMagz.com

...

Diskusi Forum Senator "Pemuda dan Bela Negara"

Diskusi

Forum Senator

"Pemuda dan Bela Negara"

Waktu :
Minggu, 1 November 2015

Tempat :
Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat. 

Pembicara :

• Komjen (Purn) Prof. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)
• Dr. Sonny Harry B. Harmadi (Kepala Lembaga Demografi FE UI)
• Dr. Asvi Warman Adam (Sejarawan LIPI)
• Adhie Massardi (Moderator Arif Gunawan)

Penyelenggara : 
Forum Senator untuk Rakyat (FSuR) 

ULASAN :

Komjen (Purn) Prof. Farouk Muhammad Wakil Ketua DPD RI 
Peranan pemuda semakin banyak kontribusinya dalan bisnis dan kebudayaan. Pemerintah mash sentralistik. Beberapa pelaku korupsi sebagian pemuda dan pemudi. Belum tahu persis konsepnya. Telah merekrut pemuda di 45 kabupaten /kota sebagai cikal untuk menjadi pengajar Bela Negara. Ancaman multi dimensional, militer dan nir-militer. Ancaman dalam negeri misalnya korupsi, ilegal fishing, abuse of power, dan luar negeri misalnya ancaman narkoba. 
Bagaimana membangun konsep bela negara ? Apa perlu membentuk satuan militer untuk mencintai tanah air atau nasionalisme ?. Gelombang I nasionalisme untuk merebut dan mempertahankan negara. Gelombang II untuk mengisi kemerdekaan dari adanya ancaman dari dalam maupun LN. Gelombang III Indonesia baru (wajahnya). Kemampuan bela negara dalam wujud nir militer bukan membentuk satuan tapi meningkatkan kemampuan profesionalisme yang amanah. 
Demo adalah salah satu wujud bernegara untuk menyampaikan Kritik. Penyelenggara negara melahirkan kesan dan mengakibatkan reaksi negatif masyarakat. Yang harus dibangun adalah semangat penyelenggara negara yang sesuai prinsip clean government. Apakah ada ancaman agresi negara lain ke Indonesia saat ini? Sangat kecil kemungkinannya. Korban abuse of power dengan mudah tersebar/merajarela. Akan mengurangi kepercayaan warga kepada penyelenggara negara. Jerman menerapakan bela negara dalam wujud pelayanan kepada masyarakat. Perlu kerjasama Kemhan dengan Lemhamnas Pengeroposan dari dalam sudah ada tanda-tandanya, pembuat kebijakan (misal di Papua ada ilegal logging) Jangan mengharap kebangkitan semangat nasionalisme jika ada praktek penyelenggara yang negatif. 

Dr. Sonny Harry B. Harmadi (Kepala Lembaga Demografi FE UI)
Komposisi penduduk Indonesia 25% pemuda, berjumlah 65 juta pemuda. 1928 pencetus nasionalisme adalah pemuda. Sebagian besar (70%) hanya lulus SMP. Ketahanan Nasional prasyaratnya kesejahteraan dan keamanan. 67% manusia Indonesia di usia produktif. Di Afrika utara pengelolaan penduduk usia produktif yang kurang tepat menimbulkan bencana. Manifestasi bela negara konsep/skemanya harus jelas. Orang lebih suka sukarela daripada dipaksa. 
Perang modern adalah proxy war. Pendidikannya rendah, menikah di usia dini. 10% pemudi menikah di usia kurang dari 16 tahun . Rata-rata usia orang Indonesia ada di kisaran 28 tahun. Sebagian besar pemuda tinggal dengan orang tuanya (60 juta keluarga). Yang penting perwujudan cinta tanah air. Apa yang bisa kontribusikan? Konsepnya harus jelas. 

Dr. Asvi Warman Adam (Sejarawan LIPI)
Apa perlu bela negara ? Buktinya Indonesia 70 tahun eksis. Oleh pemuda dan masyarakat. 22 Okt 1945 Hasyim Azhari menganjurkan jihad sebagai kewajiban agama. Pertempuran Surabaya bukan instruksi pusat. Hari bela negara 19 Desember. Bela negara sudah dilakukan oleh bangsa indonesia. Mobilisasi umum salah satu unsur Trikora. Orba menganjurkan pembentukan menwa. 
Kesadaran bela negara ada pada bangsa Indonesia. Adanya kasus Sipadan Ligitan di Semarang pemuda Cap jempol darah dan siap diterjunkan. Bersemangat tapi tidak tahu Ambalat berupa laut. Apakah bela negara hanya yang diprogramkan Pemerintah? KKN juga salah satu bentuk bela negara. Membangkitkan nasionalisme dan cinta tanah air. Siapa yang berhak bela negara? TNI 400.000. Berapa jumlah yang ideal untuk bela negara. 
Alutista yang dipentingkan di Eropa. Wajib militer ? Bela negara dan bela masyarakat. Program Kemenhan bela negara jangan terlalu ambisius. Persoalan krusial ternyata tanah air kita sudah dikuasai investor asing berupa penguasaan tanah. Di mana program Bela Masyarakat. 

Adhie Massardi 
Teritori yang mana? Ada 9 juta ha tanah perkebunan, 95 juta ha tanah pertambangan, 45 juta ha tanah Minerba hak pengelolaannya dimiliki oleh asing. Total 198 juta HA lahan kita dikuasai asing (67%). Lahan dikuasi oleh kita 33% oleh kita. Siapa yang mau menyerbu Indonesia? Kalau US kirim pesawat dulu sebelum tentaranya datang. 
Contoh di Suriah, dan Irak. Utamanya orang-orang yang di dalam Pemerintahan dulu yang dibersihkan. Teten Masduki mengagungkan Freeport ? Sudirman Said tidak ada asing Indonesia kolaps. Kuntoro juga pro asing. Merupakan contoh-contoh pernyataan yang tidak tepat. Banyaknya manipulasi pajak. Lebih penting bela masyarakat dan membersihkan oknum kabinet yang pro asing. 
Usul ada kurikulum kecintaan pada negara di Kemendikbud. Ospek untuk meningkatkan kecintaan pada negara. Menteri jangan pro-asing, tapi meningkatkan kesejahteraan yang pro rakyat. Silang pendapat Menteri vs Menko, Menko vs Wapres tidak baik di publik. Petinggi menjual negara rakyat diminta membela negara ?  

Sumber : NOMagz.com

...