Diskusi
Perspektif Indonesia
"Mengapa Ribut Soal Freeport?"
Waktu :
Sabtu, 17 Oktober 2015
Tempat :
GADO-GADO BOPLO, jl. Gereja Theresia No. 41, Menteng - Jakarta Pusat
Bersama :
- Satya W Yudha (Wakil Ketua Komisi VII DPR/Partai Golkar)
- Napoleon Sawai (Vice President Freeport Indonesia)
- Marwan Batubara (Direktur Eksekutif IRESS)
- Rudi Gobel (staf ahli Kementerian ESDM)
- Dr. Nico Harjanto (Ketua Populi Center)
Host :
Ichan Loulembah
Penyelenggara :
Populi Center
Smart FM Network
- Broadcasting live on SMART FM Jakarta 95.9, Manado 101.2, Makasar 101.1, Banjarmasin 101.1, Balikpapan 97.8, Surabaya 88.9, Palembang 101.8, Medan 101.8 - Streaming radiosmartfm.com - Blackberry: SmartFM via google - Android: SmartFM via google play
ULASAN :
Keriuhan terkait Freeport Indonesia kembali mengemuka. Sulit untuk tidak menarik perhatian publik karena melibatkan pejabat setingkat menteri dengan pernyataan berbeda, antar mereka. Bagaimana duduk perkara sebenarnya?
Satya W Yudha Kalau ada perbedaan pendapat antara para Menteri sebaiknya tidak di hadapan publik, karena menimbulkan kegaduhan. DPR sendiri sudah mengingatkan soal renegosiasi Freeport saat ini melanggar hukum. Dalam negosiasi posisi pemerintah kita cenderung lemah. Kita harus menerapkan azas hukum lex generalis bukan lex specialis, sehingga ada ruang renegosiasi. Kita harus menerapkan win-win solution. Dalam divestasi harus jelas pembagian sahamnya. Dia menganjurkan peningkatan sumber daya manusia di Kementerian ESDM.
Napoleon Sawai Freeport adalah laboratorium besar bagi orang Papua. Misal dalam hal safety work, security dan disiplin kerja. Dari total 30.000 karyawan; komposisi orang Papua yang bekerja di Freeport 27%; 54 orang level manajerial serta tujuh orang vice president. Pembagian pendapatan 59% pemerintah, 41% Freeport. Ada prosedur tetap yang ketat untuk dapat menjadi pemasok Freeport. Pertamina sudah menjadi salah satu pemasok BBM di Freeport. Jokowi mempunyai hati nurani untuk memajukan Papua.
Rudi Gobel Tidak ada niat Kementerian ESDM untuk berpolemik. Belum ada perpanjangan kontrak Freeport, meskipun pemerintah memberi sinyal kuat untuk terus bekerja sama dengan Freeport untuk berinvestasi di Papua. Pemerintah fokus pada pembenahan regulasi kontrak pertambangan dengan tujuan memberi ruang gerak yang lebih luas bagi investor. Cara kita memperlakukan investor lama sangat berpengaruh terhadap keputusan calon investor baru. Basis negosiasi adalah kedaulatan negara. Pada perpanjangan kontrak tahun 1991 posisi pemerintah RI lemah karena ada klausul Freeport dapat memperpanjang kontrak kapan saja. Posisi pemerintah Jokowi saat ini jauh lebih kuat dengan melibatkan tujuh BUMN untuk renegosiasi dengan Freeport. Reformasi dan pembenahan Kementerian ESDM sedang terus berlangsung.
Marwan Batubara Renegosiasi kontrak Freeport adalah masalah serius, harusnya DPR melaksanakan fungsi pengawasannya. Perlu klarifikasi pihak pemerintah karena Freeport sudah empat kali bertemu presiden; dan CEO Freeport menyebut sudah ada kesepakatan untuk melanjutkan operasi Freeport di Indonesia. Karena banyak hal yang belum diatur DPR mengajukan Rancangan UU Minerba masuk prolegnas 2015. Tahun 2021 kontrak Freeport berakhir. Dr.
Nico Harjanto Industri ekstraktif memang memerlukan proses perundingan yang panjang, melibatkan pemerintah dan perusahaan multi national corporation dengan modal besar. Ada faktor geo-politik. Freeport masuk ke Indonesia karena ada pergantian rejim orde Lama ke rejim Orde Baru. Dengan demikian renegosiasi dengan Freeport bernuansa politis. Misal nasionalisme jangan sampai populisme yang anti asing merugikan citra bangsa. Harus menghasilkan win-win solution.
- Streaming radiosmartfm.com - Blackberry: SmartFM via google - Android: SmartFM via google play
Sumber : NOMagz.com
...
