Peluncuran
Laporan Pemantauan
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
Tahun 2015
Waktu :
Senin, 18 Januari 2016
Tempat :
Bakoel Koffie, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat
Sekali lagi, "Intoleransi adalah titik mula dari Terorisme dan Terorisme adalah puncak Intoleransi." Saatnya kita mulai melawan terorisme secara sistematis dan berkelanjutan, TOLAK praktik-praktik intoleran dan kekerasan atas nama agama!!
Narasumber :
- Hendardi Halili (Ya Dosen UNJ)
- Ismail Hasani
- Bonar Tigor Naipospos
- Benny Susetyo
Penyelenggara :
SETARA Institute
Hendardi, Ketua
ULASAN :
Hendardi
Tahun 2016 adalah tahun penyelenggaraan kesembilan. Tujuannya untuk memperbaiki data kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Tahun 2015. Isu penting karena ada kejadian Bom Bunuh Diri di Jl. Thamrin Jakarta.
Intoleransi adalah titik awal terorisme. Secara berkelanjutan menolak intoleransi. Janji Jokowi di Nawa Cita, belum ada bukti nyata yang memuaskan. Gagal direalisasikan/diterjemahkanoleh para Menteri. Tanpa aktifnya masyarakat dan permisifnya masyarakat maka upaya pemerintah akan mengalami kesulitan. "Kita tidak takut. Partisipasi masyarakat dibutuhkan, begitu juga Setara institute untuk melakukan program toleransi.
Halili
Evaluasi kebijakan di tingkat pemerintah implementasi dalam bentuk regulasi. 2015 ada peningkatan cukup significan. Di 2014 ada 137 pelanggaran dengan 177 tindakan. 2015 ada 196 peristiwa dengan 236 bentuk tindakan. Paling tinggi di Juli 2016 ada 31 peristiwa dan Oktober 2015 ada 27 peristiwa. Sebaran wilayah tertinggi ada di Jabar 44 peristiwa, NAD 34 Peristiwa, Jatim 22 peristiwa, DKI Jakarta 20 peristiwa, DI Jogjakarta 10 peristiwa. Aktornya Pemkab/PemKot 31 tindakan, Kepolisian 16 tindakan, satpol PP 15 tindakan. Misal pelarangan acara Asyura di Bogor, pelarangan mendirikan rumah ibadah (di Bogor, Bekasi, NTT, NAD).
Ada 5 aktor non-negara adalah warga 44 tindakan, FPI 13 tindakan, Aliansi ormas Islam 13 tindakan, MUI 12 tindakan, tokoh Agama/ masyarakat 5 tindakan.
Sebanyak 5 pelanggaran negara, yakni Pemaksaan keyakinan/menjalankan agama 31. Teratas non negara intoleransi 33, penyesatan 22. Kelompok korban Syiah 31, warga 29, umat kristen 29, umat Islam 24, aliran keagamaan 14.
Trend peristiwa dan tindakan dalam 9 tahun terakhir. 2015 197 peristiwa 236 tindakan. 2014 134 kejadian 177 Tindakan.
Sebanyak 8 butir ruang kebebasan di Nawa Cita, di antaranya :
1.Bagaimana standing position presiden ?. Jkw mengatakan kita harus menghilangkan kepura-puraan.
2. Agenda pembangunan. RPJMN cenderung diskriminasi dan interventionis.
3 Regulasi kementerian. Yang minoritas harus manut mayoritas. Misal bab keyakinan beragama.
4. Perubahan sosial kultural. Pemerintah tidak punya grand design untuk perbaikan sosial politik. Surat edaran Kapolri tentang Hate Speech.
Kemendagri mengklarifikasi ada 23 Perda diskriminatif. Standing Presiden, Mendagri dan Menag in-line maksudnya satu sikap.
Ismail Hasani
Surveynya dilakukan si 20 propinsi. Misalnya terhadap umat Syiah terjadi pengusiran dan pembakaran property (1 kejadian dengan 2 peristiwa). Data sekunder dari media massa Dan in-depth interview. Pendekatan HAM meletakkan negara di posisi utama. Selama 9 tahun ada 1867 peristiwa dan tindakan. 346 tempat ibadah mengalami gangguan. Terutama tempat Ibadah Kristiani.
Menagih janji Jkw-JK saat maju sebagai kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Faktanya harapan belum terwujud. Ada beberapa tindakan Positip. Sangat relevan dengan insiden bom Thamrin. Transformasi dari radikalisme menjadi teroris. Misal Moh Abduh, Bahrun Naim. Potret intoleransi yang memang nyata. Mitigasi terorisme belum terjadi. Reproduksi aktor-aktor masih terjadi. Mendorong enerji positip pasca Bom Thamrin.
Bonar Tigor Naipospos
Tangga-tangga menuju teroris sebagai berikut
1. Persepsi
2. Adaptasi intoleransi (pasif & aktif). Agama juga mengajarkan fanatisme yang menganggap agamanya paling benar. Hukum dan relasi sosial membatasi. Intoleransi aktif dalam pikiran, ucapan dan tindakan, misal FPI.
3. Tangga ekstrim.
4. Tangga radikalisme.
5. Tangga terorisme. Tidak selamanya tangga-tangga itu jalan berurutan. Intoleransi 'tanda awal' menuju terorisme. Menag, Mendagri, Menko Polhukham harus bersinergi. Bom Thamrin adalah kegagalan pemerintah (kecolongan). Pemerintah terlalu cepat menyatakan pendapat. Aktor intelektualnya Arman Abdulrahman atau Bahrun Naim. Menurutnya Jaringan lokal dibawah Arman Abdulrahman. Apakah pemerintah Jokowi punya kapasitas untuk mengendalikan intoleransi ? 2014 terjadi penurunan kejadian. Komitmen Jkw, Menag dan Mendagri yang lebih baik. Respect, memelihara, melindungi. Kemenag UU Perlindungan Umat Beragama drafnya buruk. UU Penistaan Agama, SK Achmadiah, SK pendirian Rumah Ibadah.
Pemerintah menyadari kebhinekaan masyarakat. Dan masih mengulang program yang sudah ada. Harusnya ada kerjasama dengan Kemendikbud. Selama ini program deradikalisasi hanya mendatangkan ulama dan bacaan. Tapi perlu dan harus menarik dari lingkungannya dan dislokasi. Tidak mudah mengubah keyakinan sesorang. Kalau tidak ada perubahan 2016 akan banyak kejadian kekerasan dan intoleransi.
Problim rumit adalah relasi pemerintah pusat dengan pemda. Komitmen lokal. Bupati Banyuwangi, Situbondo bagus. Bogor jelek karena berpolitik. Domain Agama adalah pemerintah pusat bukan pemda. Kendala yang dihadapi Jokowi di 2015 kegaduhan politik, fokus ekonomi & infrastruktur; ekonomi global yang suram.
Benny Susetyo
Intoleransi membahayakan kesatuan bangsa. Negara harus hadir. Bagaimana itu diterjemahkan. Pendidikan ditinjau ulang. Keberanian merebut ruang publik. Karena tidak ada counter ideologi. Kampanye besar-besaran agama yang toleran. Sinkronisasi Mendagri, Menag dan Mendikbud. Jangan sampai kekerasan dianggap hal yang biasa. Memutus sebuah kesadaran yang penuh kepalsuan yang tidak mengakui kebhinekaan. Nilai-nilai Pancasila dimasyarakatkan.
Agama disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Orang beragama harus cerdas. Teks dilihat teks tanpa melihat konteknya. Agar pemerintah serius menangani .
Tanggapan :
Indra (umat Syiah)
Terkait Isu global Timur Tengah, ISIS. Teror oleh pemKab/PemKot lebih mengemuka dibanding oleh kelompok intoleran. Sesuai Nawa Cita melakukan dialog, terintegrasi. Pemerintah Pusat tidak berdaya menghadapi Pemda. Dialog-dialog kultural cara penyelesaian yang baik.
Yenny Wahid mengatakan perlu militansi untuk melawan kelompok-kelompok intoleran. Nilai agama universal yang peduli kepada semua masyarakat.
